Yogyakarta — Wali Kota Minta Sekda Baru Genjot Serapan APBD 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA — Pemerintah Kota Yogyakarta resmi melantik Budi Santosa Asro sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) definitif di Grha Pandawa, Kompleks Balai Kota, Rabu (8/7). Di hadapan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Wali Kota langsung membekali pejabat anyar itu dengan sejumlah target ekonomi: akselerasi realisasi belanja daerah dan penguatan ekosistem investasi lokal.

Serah terima jabatan ini datang pada momen krusial. Data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menunjukkan realisasi belanja langsung APBD 2026 per akhir Semester I baru menyentuh 38,2 persen atau sekitar Rp 802 miliar dari total pagu Rp 2,1 triliun. Angka itu lebih rendah 4,7 poin persentase dibanding periode yang sama tahun lalu, terutama akibat keterlambatan lelang pengadaan dan restrukturisasi sejumlah program prioritas.

Efek Pengganda ke Pelaku Usaha

Lambatnya penyerapan anggaran bukan sekadar soal birokrasi. Dalam struktur ekonomi Yogyakarta yang bertumpu pada konsumsi rumah tangga dan UMKM, belanja pemerintah menyumbang sekitar 12–15 persen dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sisi permintaan. Artinya, setiap Rp 1 triliun yang mengendap di kas daerah berpotensi menahan perputaran uang senilai Rp 1,6 triliun—dengan asumsi multiplier effect konservatif 1,6 kali—yang seharusnya mengalir ke kontraktor lokal, pemasok alat tulis kantor, hingga katering rapat.

"Saya minta Pak Sekda segera membentuk Satgas Percepatan Belanja. Setiap OPD harus menyajikan proyeksi cashflow triwulanan. Jika akhir September serapan masih di bawah 55 persen, harus ada evaluasi kepala dinas," tegas Wali Kota dalam pengarahannya.

Statemen itu disambut riuh anggukan. Budi Santosa, yang sebelumnya menjabat Kepala Bappeda, dianggap paham peta bottleneck proyek: perizinan lahan, revisi DPA yang berlarut-larut, dan kapasitas pengelola barang/jasa di level pelaksana teknis.

Iklim Investasi Ikut Dipertaruhkan

Selain serapan rutin, Sekda baru menerima mandat menyederhanakan Perizinan Berusaha yang belakangan dikeluhkan asosiasi pengembang. Data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mencatat rerata waktu penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kota Yogyakarta masih 28 hari kerja—jauh di atas target nasional 10 hari.

Padahal, realisasi investasi triwulan I-2026 baru mencapai Rp 410 miliar, hanya 22 persen dari target tahunan Rp 1,86 triliun. Hotel, restoran, dan ruang kreatif digital menahan ekspansi karena ketidakpastian jadwal perizinan. "Kami butuh kepastian, bukan sekadar mimpi," ujar seorang pelaku usaha via forum Bisnis Jogja.

Prioritas 100 Hari Pertama

Dalam kesempatan itu, Budi Santosa memaparkan tiga pilar yang akan ia kejar dalam 100 hari pertama:

• Konsolidasi e-Budgeting — seluruh transaksi OPD ditutup via sistem digital paling lambat triwulan III.
• Debottlenecking PBG — memangkas rantai birokrasi menjadi maksimum 15 hari kerja dengan dukungan Dinas PU dan Bappeda.
• Dashboard Real-Time APBD — publik bisa memantau persentase serapan, jumlah kontrak, dan progres fisik secara terbuka.

"Ini bukan jargon. Kami sudah punya baseline data Bappeda. Tantangannya tinggal eksekusi," kata Budi kepada wartawan usai pelantikan.

Menyasar percepatan, Pemkot juga mengunci komitmen penggunaan e-katalog untuk 70 persen belanja operasional 2026, mengurangi ketergantungan tender manual yang kerap molor. Langkah ini diestimasi menghemat belanja hingga Rp 35 miliar dari efisiensi harga satuan.

Perspektif Ekonomi Makro

Pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada melihat momentum ini sebagai uji kapasitas fiskal daerah. "Jika APBD terserap lebih cepat, velocity of money di kuartal III bisa naik. Itu menjaga pertumbuhan ekonomi Jogja tetap di atas 5 persen, meski tekanan inflasi dari harga pangan masih perlu diwaspadai," kata Dr. Ardianto, Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM.

Dengan posisi Sekda yang merangkap sebagai Chief Financial Officer daerah, para pelaku pasar mencermati apakah Budi mampu mengubah postur belanja dari pola back-loaded (menumpuk di akhir tahun) menjadi lebih smooth. Pengalaman Kabupaten Sleman dan Bantul menunjukkan perbaikan serapan bakal mengerek indeks kepercayaan pelaku usaha dan menekan rasio kredit bermasalah (NPL) UKM yang saat ini masih bertengger di 4,1 persen.

Kini semua mata tertuju pada papan digital APBD yang dijanjikan segera menyala. Bagi warga dan pelaku pasar, transparansi adalah obat paling mujarab untuk menebus defisit kepercayaan.