JAKARTA — Menag Dorong Kolaborasi Pendidikan Hukum Demi Daya Saing Ekonomi

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menekankan urgensi pembangunan ekosistem keadilan sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Ia mendorong sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan organisasi profesi hukum guna memperkuat integritas tata kelola nasional yang berdampak langsung pada kepercayaan pasar dan realisasi investasi.

“Kepastian hukum adalah komoditas termahal dalam iklim investasi. Tanpa ekosistem keadilan yang kuat, Indonesia akan sulit menurunkan persepsi risiko dan mendorong capital inflow jangka panjang,” ujar Nasaruddin di Jakarta, mengaitkan langsung isu legalitas dengan fundamental ekonomi.

Edukasi Hukum sebagai Infrastruktur Pasar

Dari perspektif ekonomi kelembagaan, rendahnya literasi hukum memiliki biaya transaksi (transaction cost) tinggi. Survei World Justice Project menunjukkan bahwa penegakan kontrak yang lemah meningkatkan ongkos sengketa rata-rata 8-12% dari nilai proyek. Kolaborasi pendidikan hukum dinilai mampu menekan biaya tersebut melalui pencetakan profesional yang kompeten serta peningkatan kesadaran hak dan kewajiban pelaku pasar.

Menag menyoroti perlunya integrasi kurikulum berbasis keadilan ekonomi syariah di perguruan tinggi keagamaan sebagai diferensiasi strategis menghadapi pertumbuhan ekonomi syariah global yang diproyeksikan menembus USD 6,7 triliun pada 2027 (DinarStandard).

• Poin kolaborasi: Pemerintah sebagai regulator, perguruan tinggi sebagai produsen talenta, organisasi profesi sebagai penjamin mutu.
• Dampak langsung: Penurunan sengketa bisnis, peningkatan skor ease of doing business Indonesia.

Konektivitas dengan Agregat Ekonomi Makro

Dorongan ini selaras dengan upaya Bank Indonesia menjaga stabilitas sistem keuangan. Indeks kepastian hukum dan kualitas institusi merupakan salah satu pilar penghitungan sovereign credit rating. Perbaikan ekosistem hukum diproyeksikan mendorong pergerakan Indonesia dari investment grade BBB menjadi A dalam satu dekade, menurunkan yield obligasi negara dan menekan cost of fund korporasi.

Data Kementerian Investasi menunjukkan capaian investasi triwulan I 2025 tercatat Rp401,5 triliun, namun kepastian regulasi masih menjadi hambatan utama yang dikeluhkan investor. Kolaborasi tripartit ini diharapkan menjadi katalis peningkatan angka tersebut melalui perbaikan kualitas due diligence dan mitigasi sengketa.

Tantangan Pendanaan dan Efisiensi Fiskal

Dari sisi belanja negara, penguatan pendidikan hukum dapat menjadi instrumen efisiensi fiskal jangka panjang. Biaya penanganan perkara dan beban institusi pemasyarakatan mencapai triliunan rupiah per tahun. Kemenko Polhukam mencatat anggaran penegakan hukum nasional menyerap hingga 2,1% dari total belanja non-prioritas tahun 2024. Peningkatan kapasitas hukum preventif berpotensi mengalihkan alokasi tersebut ke sektor produktif.

Meski demikian, implementasi kolaborasi ini menghadapi tantangan berupa disparitas kualitas fakultas hukum di pelbagai daerah serta kebutuhan investasi awal yang signifikan untuk standarisasi kurikulum.

“Ini adalah investasi jangka panjang. Secara fiskal, return on investment-nya baru terlihat dalam 5-10 tahun mendatang, namun dampak positifnya pada confidence index akan langsung terasa,” tutup Nasaruddin.