Jakarta — BRIN Sebut Pembahasan RUU Pemilu Minim Gereget

Jakarta — Peneliti Utama Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro memproyeksikan lampu kuning bagi iklim kepastian hukum nasional. Dalam pernyataan terkininya, ia menilai pembahasan RUU Pemilu tidak menghadirkan "gereget" – sebuah sinyal dinamika politik yang seharusnya menjadi motor pengesahan aturan main pemilu. Bagi pasar dan pelaku usaha, minimnya greget ini bukan sekadar wacana politik, melainkan indikator risiko regulasi yang dapat menahan laju investasi menjelang siklus politik berikutnya.

Kronologi Minimnya Gerak RUU Pemilu

1. Awal tahun: Komisi II DPR RI menempatkan RUU Pemilu sebagai salah satu prioritas legislasi, mengingat aturan baru wajib tersedia sebelum tahapan pemilu dimulai. Target awal pembahasan dijadwalkan rampung dalam dua masa sidang.
2. Kuartal kedua: Fokus parlemen terserap oleh konsolidasi partai dan sejumlah RUU non-politik. Pembahasan RUU Pemilu praktis memasuki fase stagnan tanpa agenda konkret antar fraksi.
3. Juli 2026: Pernyataan Siti Zuhro mencuat, menyoroti bahwa tidak ada sinyal percepatan dari pemerintah maupun DPR. Tidak adanya rapat dengar pendapat yang produktif dan nihilnya lobi lintas partai mengonfirmasi bahwa pembahasan berjalan tanpa nyala.

Dampak Ketidakpastian Regulasi pada Pasar

Kacamata ekonomi menempatkan stabilitas regulasi sebagai fondasi utama kepercayaan investor. RUU Pemilu menentukan desain penyelenggaraan dan transisi kepemimpinan, yang secara langsung mempengaruhi arah kebijakan fiskal, moneter, dan proyek strategis. Saat pembahasan berjalan lambat, investor institusi biasanya mengoreksi strategi portofolio dengan bobot yang lebih konservatif.

Data historis Bursa Efek Indonesia mencatat, pada empat bulan ketidakpastian regulasi pemilu sebelumnya, IHSG sempat terkoreksi hingga 8% di kuartal yang sama. Meski tekanan baru terbatas pada sentimen, potensi lonjakan risk premium membuat yield obligasi negara tenor 10 tahun melebar, menandakan biaya pinjaman pemerintah dan korporasi berpotensi naik. Imbal hasil Surat Utang Negara yang lebih tinggi juga berimbas pada berkurangnya ruang APBN untuk belanja pembangunan produktif.

Sensitivitas Sektor Riil dan Ekspektasi Konsumen

Di luar pasar modal, dunia usaha merasakan gelombang ketidakpastian melalui saluran ekspektasi. Manufaktur, perdagangan besar, dan jasa keuangan merespons lambannya kepastian aturan pemilu dengan menunda ekspansi. Survei Ekspektasi Konsumen Bank Indonesia menunjukkan penurunan 3,2 poin pada Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) untuk komponen arah politik, dibandingkan periode saat UU Pemilu sudah final. Penurunan ini menerjemahkan sikap hati-hati rumah tangga menunda konsumsi bernilai besar—dari properti hingga kendaraan—yang pada akhirnya mengerem pertumbuhan ekonomi domestik.

Biaya Ketidakpastian dan Pentingnya "Gereget"

Dalam analisis ekonomi-politik, "gereget" yang dimaksud Siti Zuhro adalah dorongan politik yang terukur dan mengubahnya menjadi produk legislasi yang dapat diandalkan investor. Tanpa gereget, kalender legislasi menjadi tidak terprediksi. Pelaku usaha harus menyisihkan dana tambahan sebagai contingency cost untuk mengantisipasi perubahan aturan mendadak di tahun politik. Pada gilirannya, beban ini dialihkan ke harga barang dan jasa.

Berkaca pada data Kementerian Investasi, pengesahan RUU Pemilu tepat waktu pada siklus sebelumnya memiliki korelasi dengan peningkatan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) hingga 7,2%. Angka ini menjadi pengingat bahwa kepastian aturan main demokrasi adalah variabel makroekonomi yang tidak bisa diabaikan. Siti Zuhro menekankan bahwa sinyal "gereget" dari DPR dan pemerintah akan menjadi indikator sejauh mana stabilitas politik dijaga—yang pada akhirnya menentukan seberapa besar kepercayaan pasar domestik dan global terhadap prospek usaha di Indonesia.

Dengan tenggat pemilu yang semakin dekat, hitungan mundur ini bukan hanya milik para elite partai, melainkan juga milik pasar yang terus menanti sinyal kepastian.