Program Pembagian Kompor Listrik Kembali Mencuat, Ini Alasan di Baliknya

Jakarta - Wacana pemerintah untuk membagikan kompor listrik secara gratis kepada masyarakat kembali mengemuka. Rencana ambisius ini sejatinya pernah bergulir beberapa waktu lalu, namun akhirnya urung dilaksanakan. Kini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membawa kembali gagasan tersebut ke meja perencanaan untuk tahun anggaran mendatang dengan sejumlah alasan strategis.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, secara resmi mengusulkan anggaran program itu mencapai Rp 815,56 miliar. Usulan dana tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama dengan Komisi XII DPR RI sebagai bagian dari upaya transformasi energi di tingkat rumah tangga.

Berdasarkan laporan yang dihimpun media kami di Kompleks Parlemen, Bahlil menekankan bahwa urgensi utama di balik rencana ini adalah upaya memangkas ketergantungan Indonesia terhadap pasokan Liquefied Petroleum Gas (LPG) dari luar negeri. Selama ini, neraca impor LPG nasional terus membengkak dan memberatkan keuangan negara.

"Program ini kita dorong kembali karena ketergantungan kita pada impor LPG sudah pada titik yang mengkhawatirkan. Sekitar 80 persen kebutuhan LPG nasional masih harus kita datangkan dari luar. Ini tidak sehat bagi ketahanan energi kita ke depan," ujar Bahlil dalam pemaparannya.

Data ketergantungan impor tersebut menjadi sorotan utama kementerian. Dengan konsumsi LPG nasional yang terus meningkat setiap tahunnya, beban subsidi energi berpotensi semakin membesar apabila tidak segera dicarikan alternatif. Kompor listrik dinilai sebagai jalan keluar karena memanfaatkan pasokan listrik dalam negeri yang saat ini diklaim sudah surplus di beberapa wilayah.

Adapun rencana serupa sebelumnya dibatalkan oleh pemerintah karena menuai resistensi dari berbagai pihak. Kekhawatiran yang muncul kala itu berkisar pada kesiapan infrastruktur kelistrikan di daerah-daerah yang belum memadai, serta potensi lonjakan tagihan listrik yang dikhawatirkan memberatkan konsumen rumah tangga. Namun, Bahlil menyatakan bahwa kali ini skema yang disiapkan lebih matang dengan memperhitungkan aspek beban daya listrik pelanggan kecil.

Dengan dimunculkannya kembali proposal ini, pemerintah berharap substitusi energi dari fosil ke listrik di sektor rumah tangga dapat berjalan paralel dengan kebijakan peningkatan konsumsi energi baru terbarukan. Langkah ini dianggap sejalan dengan visi swasembada energi sekaligus menekan defisit neraca perdagangan yang selama ini digerogoti oleh tingginya volume impor minyak dan gas.