Badan Gizi Nasional (BGN) mengonfirmasi pagu indikatif anggaran untuk tahun 2027 yang menyentuh angka Rp 270 triliun. Na

Penegasan ini disampaikan langsung oleh Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, dalam keterangannya kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senin (15/6). Arumsari menjelaskan bahwa angka tersebut merupakan hasil komunikasi awal dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

Berdasarkan laporan yang dihimpun media kami, angka detail pagu indikatif yang diterima BGN adalah sebesar Rp270.201.499.678. Alokasi ini direncanakan untuk menjangkau 81,5 juta penerima manfaat pada tahun 2027 mendatang.

Tinjau Ulang Demi Ketepatan Sasaran

Kendati angka Rp 270 triliun telah masuk dalam surat pagu indikatif, BGN memastikan akan melakukan penyisiran ulang secara menyeluruh. Langkah ini diambil guna memastikan efektivitas dan akurasi penyaluran program gizi nasional.

“Saya menyampaikan bahwa itu proses yang biasa ya, menurut surat dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Bappenas, untuk 2027 sebenarnya kami mendapat alokasi pagu itu Rp270.201.499.678 untuk penerima manfaat 81,5 juta itu 2027,” ujar Arumsari.

Arumsari merinci bahwa selama sisa periode tahun 2026, BGN akan memfokuskan diri pada langkah-langkah perbaikan tata kelola. Strategi utama yang akan dijalankan adalah refocusing atau penajaman data penerima manfaat. Dengan demikian, alokasi yang disetujui nantinya diharapkan benar-benar tepat sasaran dan bebas dari potensi inefisiensi.

"Angka tersebut belum final. Sebab, BGN akan menyisir ulang anggaran tersebut agar lebih tepat sasaran."

Pernyataan ini menepis anggapan bahwa pagu indikatif adalah keputusan mutlak yang tidak bisa berubah. BGN membuka ruang evaluasi agar nominal akhir yang ditetapkan benar-benar proporsional dengan jumlah penerima yang valid di lapangan.

Sebelumnya, proses pembahasan ini berlangsung dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR yang digelar secara tertutup. Meski detail teknis rapat tidak dipublikasikan secara luas, konfirmasi dari BGN ini memberikan gambaran mengenai besarnya skala prioritas pemerintah dalam memperkuat ketahanan gizi nasional pada dua tahun ke depan.