Jakarta — Presiden Prabowo Subianto secara terbuka mengakui bahwa dirinya mengadaptasi banyak

Pernyataan ini bukan sekadar canda diplomatik. Di tengah tekanan global untuk mendorong hilirisasi, ketahanan energi, dan digitalisasi layanan publik, Indonesia tengah mengukur ulang cetak biru ekonominya. Dan India—di bawah Modi—telah menjadi laboratorium kebijakan yang sukses di mata negara-negara berkembang, mulai dari sistem identitas digital Aadhaar, reformasi perpajakan Goods and Services Tax (GST), hingga strategi Make in India yang agresif.

Analisis: Implikasi Ekonomi dari Diplomasi Kebijakan

Adaptasi kebijakan India oleh Indonesia memiliki dimensi ekonomi yang konkret. Prabowo secara spesifik menyoroti efisiensi birokrasi dan percepatan proyek strategis sebagai keunggulan model India yang patut ditiru. Dalam konteks ini, kebijakan yang berpotensi besar untuk diadopsi adalah JAM (Jan Aushadhi) atau program obat murah India yang menekan belanja kesehatan negara tanpa mengorbankan volume layanan, serta PM-KISAN—skema transfer tunai langsung ke petani yang memangkas kebocoran anggaran subsidi. “Jika Indonesia mengadopsi model transfer tunai langsung berbasis data biometrik ala India, efisiensi fiskal dari pengurangan subsidi energi yang salah sasaran bisa mencapai 0,8%–1,2% dari PDB dalam jangka menengah,” ujar Raditya Pramana, ekonom senior dari Lembaga Studi Kebijakan Fiskal (LSKF), dalam wawancara terpisah. Dengan asumsi PDB Indonesia 2025 di kisaran Rp24.000 triliun, efisiensi tersebut setara dengan tambahan ruang fiskal sekitar Rp192 triliun–Rp288 triliun per tahun. Dari perspektif pasar, keterbukaan Prabowo meniru Modi menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia akan menempuh jalur populis-teknokratis yang selama ini menjaga pertumbuhan India di level 6%–7% secara konsisten. Investor institusional merespons positif kunjungan Modi yang membawa serta komitmen investasi di sektor infrastruktur digital, farmasi, dan pertahanan. Kesepakatan akuisisi rudal BrahMos—produk joint venture India-Rusia—menjadi katalis bagi kerja sama alih teknologi pertahanan bernilai miliaran dolar.

Indikator Kebijakan	Model India	Potensi Adaptasi Indonesia
Sistem Identitas Digital	Aadhaar (1,3 miliar penduduk terdaftar)	Perluasan INAFIS & integrasi KTP digital untuk bansos
Reformasi Pajak Tidak Langsung	GST (tarif 5%–28%, empat slab)	Penyederhanaan PPN multi-tarif & cukai
Hilirisasi Industri Strategis	Production Linked Incentive (PLI) Scheme	Insentif fiskal untuk baterai EV dan semikonduktor
Transfer Tunai Bersyarat	PM-KISAN (Rp1,2 juta/tahun per petani)	Reformasi subsidi pupuk menjadi tunai langsung
Ketahanan Farmasi	Jan Aushadhi (obat generik murah)	Ekspansi program obat murah BPJS dan produksi API lokal

Mengukur Potensi Pasar: Statistik dan Proyeksi

Nilai perdagangan bilateral Indonesia-India pada 2024 mencapai US$32,7 miliar, dengan surplus bagi Indonesia sebesar US$7,1 miliar yang ditopang ekspor batu bara dan minyak sawit mentah (CPO). Dengan adanya harmonisasi kebijakan yang terinspirasi dari model India, pemerintah menargetkan peningkatan investasi langsung asing (FDI) dari India hingga US$5 miliar pada 2026, naik dari rata-rata tahunan US$1,2 miliar pada periode 2020–2024. Sektor yang paling prospektif adalah infrastruktur digital dan farmasi. India menguasai 20% pasar global untuk obat generik, sementara Indonesia masih mengimpor 90% bahan baku obat (API). Kerja sama strategis ini membuka peluang bagi Indonesia untuk menjadi hub produksi farmasi di ASEAN melalui alih teknologi formulasi dan sintesis API dari Hyderabad dan Mumbai. Dari sisi pasar modal, saham emiten farmasi BUMN seperti KAEF dan INAF berpotensi mengalami repricing apabila insentif Production Linked Incentive (PLI) ala India diterapkan dalam RAPBN 2026. Konsep “sudah izin, tidak bisa dituntut” yang dilontarkan Prabowo secara politis mencairkan resistensi birokrasi terhadap adopsi kebijakan asing. Dalam teori difusi kebijakan, langkah ini memperpendek kurva pembelajaran (learning curve) Indonesia dari 7–10 tahun menjadi 2–3 tahun saja, dengan catatan penyesuaian konteks lokal dilakukan secara cermat. Investor global kini menanti implementasi konkret: apakah kebijakan ala Modi akan berhenti di level retorika, atau benar-benar menjelma menjadi paket deregulasi yang menggerakkan jarum pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju target 8% yang dicanangkan Prabowo.