Fraksi PSI Setujui Ranperda dengan Catatan

Medan, laporan redaksi – Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Kota Medan memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Persetujuan ini disertai sejumlah catatan kritis, terutama menyangkut rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta serapan belanja yang dinilai belum optimal.

Pendapat akhir Fraksi PSI disampaikan oleh Jeremy Anindita dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan yang dipimpin Ketua DPRD Wong Chun Sen, Selasa (7/7). Rapat tersebut turut dihadiri Wali Kota Medan Rico Waas, Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap, jajaran pimpinan dan anggota dewan, para kepala OPD, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

“Rendahnya serapan anggaran harus menjadi evaluasi serius. Perencanaan harus lebih matang agar SILPA dapat ditekan dan program pembangunan berjalan tepat waktu,” ujar Jeremy.

Catatan Fraksi PSI menyoroti bahwa realisasi pendapatan daerah hingga akhir tahun anggaran 2025 tercatat sebesar Rp6,32 triliun, atau hanya mencapai 90,80 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp6,97 triliun. Khusus untuk PAD, terdapat deviasi sebesar 16,54 persen yang dianggap sebagai indikasi bahwa target pendapatan belum disusun secara realistis. Kondisi ini menjadi sinyal bahwa proyeksi penerimaan daerah perlu dikaji ulang agar lebih akurat dan dapat dieksekusi.

Dari sisi belanja, realisasi baru mencapai Rp5,84 triliun, atau 82,56 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp7,07 triliun. Dengan demikian, masih terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang cukup besar, yang seharusnya bisa diminimalkan melalui perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang lebih cermat.

Rekomendasi Optimalisasi PAD dan Perbaikan Tata Kelola

Fraksi PSI menekankan agar Pemko Medan segera mengoptimalkan sumber-sumber PAD potensial. Beberapa pos yang direkomendasikan untuk digenjot antara lain retribusi persampahan, parkir tepi jalan, dan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Selain itu, PSI juga mendorong peningkatan kontribusi dari PUD Pasar, PUD Rumah Potong Hewan, dan PUD Pembangunan. Secara khusus, PSI meminta agar PUD Pasar dan PUD Pembangunan menyampaikan laporan keuangan yang lebih transparan sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Di sektor belanja, serapan yang rendah dinilai perlu diperbaiki melalui penyempurnaan perencanaan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Salah satu langkah konkret yang disoroti adalah percepatan penyusunan Detail Engineering Design (DED) untuk proyek-proyek strategis agar pelaksanaan fisik tidak terlambat. Keterlambatan ini seringkali menjadi penyebab utama rendahnya penyerapan anggaran sekaligus menumpuknya SILPA di akhir tahun.

Lebih lanjut, PSI meminta agar fasilitas yang merupakan hasil proyek multiyears 2023-2024 segera dioperasikan untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Kolaborasi dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera II juga didorong untuk mempercepat normalisasi sungai dan mengurangi risiko banjir di Kota Medan. Di bidang pelayanan publik, fraksi ini meminta agar Pemko Medan meningkatkan sosialisasi program Universal Health Coverage (UHC) serta mengevaluasi rendahnya realisasi anggaran pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang.

PSI juga memberi perhatian pada dampak penebangan sekitar 2.700 pohon dan mendorong pembentukan Satgas Anti Narkotika serta peningkatan kualitas layanan di sektor kesehatan dan pendidikan. Semua catatan ini menjadi bagian dari komitmen fraksi dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel dan pembangunan yang tepat sasaran.