Wamendagri Dorong Pemda Perkuat Sistem untuk Hadapi Risiko Bencana

Jakarta — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menegaskan bahwa ketangguhan sebuah kota dalam menghadapi bencana sangat ditentukan oleh kualitas sistem yang dibangun oleh pemerintah daerah (Pemda). Pernyataan ini disampaikan dalam keterangan resmi yang diterima oleh media kami pada Senin (29/6/2026).

Bima Arya mendorong seluruh Pemda untuk memperkuat sistem, kepemimpinan, kolaborasi, serta pemanfaatan data sebagai fondasi utama dalam mewujudkan kota yang tangguh menghadapi bencana. Menurutnya, bencana bukan sekadar fenomena alam, melainkan ujian menyeluruh terhadap kesiapan infrastruktur pemerintahan dan sosial masyarakat.

"Bencana adalah ujian bagi sistem. Barang siapa kota yang pemimpinnya mampu membangun sistem, maka akan lebih tangguh terhadap bencana. Bencana juga adalah ujian bagi kebersamaan, kepemimpinan, komunikasi, dan pada akhirnya tentang data," ujar Bima.

Pernyataan tersebut menekankan empat pilar fundamental dalam manajemen risiko bencana di tingkat daerah. Pertama, pembangunan sistem yang terintegrasi dan responsif. Kedua, kualitas kepemimpinan yang visioner dalam situasi krisis. Ketiga, kolaborasi lintas sektor yang solid antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Keempat, pemanfaatan data yang akurat dan real-time sebagai dasar pengambilan keputusan.

Peran Strategis Data dalam Mitigasi Bencana

Laporan yang dihimpun oleh media kami mengungkapkan bahwa Bima Arya memberikan perhatian khusus pada aspek data. Ia menilai bahwa ketersediaan data yang valid dan terkini menjadi kunci dalam setiap tahapan penanggulangan bencana, mulai dari mitigasi, respons darurat, hingga rehabilitasi pasca-bencana. Tanpa data yang memadai, pemerintah daerah akan kesulitan memetakan wilayah rawan, menghitung kebutuhan logistik, dan mengoordinasikan evakuasi warga secara efektif.

Bima Arya juga mengingatkan bahwa era digital membuka peluang besar bagi Pemda untuk mengadopsi teknologi sistem peringatan dini, pemetaan risiko berbasis GIS, serta platform komunikasi krisis yang terhubung langsung dengan masyarakat.

Membangun Kebersamaan dan Kepemimpinan Kolektif

Lebih lanjut, Wamendagri menyoroti dimensi sosial dari ketangguhan bencana. Ia menyebut bahwa kebersamaan antarwarga dan sinergi antarlembaga merupakan modal sosial yang tidak kalah penting dibandingkan infrastruktur fisik. Kepemimpinan yang kuat di tingkat lokal, menurutnya, mampu memobilisasi sumber daya dan menjaga kohesi masyarakat di tengah situasi darurat.

Dengan arahan ini, diharapkan setiap Pemda segera melakukan evaluasi terhadap sistem penanggulangan bencana yang telah berjalan, serta memperkuat kapasitas kelembagaan dan partisipasi publik secara berkelanjutan. Komitmen untuk membangun kota tangguh bencana harus menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah ke depan.