Dony Oskaria Minta KPK Bantu Danantara Pelototi Proyek Hilirisasi

Jakarta — Chief Operating Officer (COO) Danantara Asset Management, Dony Oskaria, menyambangi Gedung Anti-Corruption Learning Center (ACLC) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026). Kedatangannya bukan sekadar kunjungan biasa, melainkan untuk meminta dukungan langsung lembaga antirasuah itu dalam mengawal proyek-proyek hilirisasi yang dikelola Danantara.

Menurut laporan Beritainti.com, Dony menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap aliran dana investasi besar yang akan digelontorkan dalam berbagai proyek strategis nasional. Ia menegaskan, Danantara tidak ingin proses hilirisasi yang bertujuan memperkuat nilai tambah sumber daya alam tercoreng oleh praktik korupsi.

Dorong Transparansi Proyek Strategis

Dalam pertemuan tertutup yang berlangsung sekitar dua jam itu, Dony secara rinci memaparkan sejumlah program hilirisasi yang menjadi prioritas Danantara, termasuk pengolahan mineral, energi terbarukan, dan pengembangan industri pendukung. Nilai investasi proyek-produk tersebut disebut mencapai puluhan triliun rupiah, sehingga potensi kebocoran anggaran menjadi perhatian serius.

“Kami datang ke KPK bukan karena ada masalah, tapi karena kami ingin mencegah masalah. Prinsip kami, zero tolerance terhadap korupsi. Setiap rupiah investasi harus bisa diaudit secara terbuka dan bertanggung jawab,” ujar Dony kepada awak media seusai pertemuan.

Ia menambahkan, Danantara menginginkan keterlibatan KPK tidak hanya sebatas pengawasan pasif, tetapi juga pendampingan aktif sejak tahap perencanaan hingga eksekusi proyek. Hal ini, kata Dony, selaras dengan arahan Presiden agar seluruh proyek prioritas nasional berjalan dengan prinsip good governance.

KPK Sambut Baik, Siap Bentuk Satuan Tugas

Pihak KPK, melalui Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring, menyambut positif permintaan tersebut. Lembaga itu bahkan berencana membentuk satuan tugas khusus yang akan ditempatkan untuk mengawasi secara langsung proyek-proyek hilirisasi Danantara. Satgas ini nantinya akan bekerja sama dengan auditor internal Danantara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Ini inisiatif yang sangat baik. Kami sudah sering menyampaikan bahwa pencegahan jauh lebih murah daripada penindakan. Kolaborasi seperti ini yang kita butuhkan,” kata juru bicara KPK saat dimintai konfirmasi terpisah oleh media kami.

Tandatangani Nota Kesepahaman

Sebagai langkah konkret, kedua belah pihak sepakat untuk segera merampungkan nota kesepahaman (MoU) yang akan menjadi payung hukum kerja sama pengawasan. MoU itu dijadwalkan diteken paling lambat akhir Juli 2026. Ruang lingkupnya mencakup pertukaran data dan informasi, pendampingan teknis, serta mekanisme pelaporan dugaan penyimpangan.

Dony optimistis sinergi dengan KPK akan memperkuat kepercayaan investor, baik domestik maupun asing, terhadap pengelolaan dana Danantara. “Dengan KPK mengawal, investor akan yakin bahwa uang mereka aman dan proyek berjalan bersih,” tutupnya.