Skema Insentif Dapur MBG Bakal Diubah, Tak Lagi Dipukul Rata Rp 6 Juta per Hari

Beritainti.com, Jakarta — Badan Gizi Nasional (BGN) berencana melakukan penyesuaian signifikan terhadap skema pemberian insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mengelola dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selama ini, setiap unit SPPG menerima insentif dengan nilai yang seragam, yakni sebesar Rp 6 juta per hari. Namun, kebijakan tersebut dinilai kurang mencerminkan prinsip keadilan dan proporsionalitas.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari, secara terbuka menyampaikan bahwa pendekatan yang memukul rata seluruh dapur MBG dengan nominal yang sama dianggap tidak lagi relevan. Hal ini didasarkan pada realitas di lapangan yang menunjukkan adanya variasi jumlah penerima manfaat di setiap titik layanan.

"Pemberian insentif yang sama untuk semua SPPG sebenarnya tidak fair, karena jumlah penerima manfaat yang dilayani oleh setiap dapur MBG itu berbeda-beda," ujar Agustina Arumsari di Jakarta, seperti dikutip dari laporan media kami.

Perbedaan jumlah sasaran penerima gizi ini menjadi faktor kunci yang mendorong BGN untuk merancang mekanisme baru. Dengan skema yang lebih proporsional, di mana insentif akan disesuaikan dengan beban kerja atau kapasitas produksi masing-masing dapur, diharapkan pengelolaan program dapat berlangsung lebih efisien dan tepat sasaran.

Program MBG sendiri merupakan salah satu program prioritas nasional yang menyasar berbagai kelompok, termasuk anak-anak sekolah dan kelompok rentan. Setiap SPPG bertugas memproduksi dan mendistribusikan makanan bergizi sesuai dengan kuota penerima yang telah ditentukan. Fluktuasi jumlah penerima antarwilayah membuat pendekatan insentif tetap sebesar Rp 6 juta per hari kehilangan relevansinya, karena beban operasional dapur dengan penerima sedikit tentu berbeda dengan dapur yang melayani ribuan penerima.

Dari sisi penganggaran, rencana restrukturisasi ini diyakini akan menghasilkan penghematan yang cukup berarti. Dengan tidak lagi memberikan nilai nominal yang tinggi secara seragam untuk dapur dengan volume produksi rendah, alokasi dana negara dapat dioptimalkan. Dana yang semula terserap untuk insentif tetap dapat dialihkan untuk memperkuat aspek lain dari program, seperti peningkatan kualitas bahan baku atau perluasan jangkauan ke daerah-daerah yang belum sepenuhnya terlayani.

Kendati demikian, perubahan skema ini juga memunculkan pertanyaan mengenai dampaknya terhadap operasional SPPG yang selama ini menggantungkan perencanaan keuangannya pada angka Rp 6 juta per hari. BGN diharapkan segera memberikan panduan teknis yang jelas agar para pengelola dapur MBG dapat menyesuaikan skala produksi tanpa mengorbankan standar gizi yang telah ditetapkan.

Penyesuaian ini menjadi langkah strategis BGN dalam merespons dinamika program yang terus berkembang. Alih-alih sekadar menyalurkan insentif secara mekanis, pemerintah kini mendorong penerapan sistem yang lebih adil dan berbasis kinerja. Dengan begitu, setiap rupiah yang dialokasikan dalam Program Makan Bergizi Gratis benar-benar memberikan dampak langsung bagi perbaikan gizi masyarakat Indonesia.

Langkah ini juga sejalan dengan upaya BGN untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana publik. Dengan mengaitkan besaran insentif pada volume layanan, risiko inefisiensi atau ketimpangan antarwilayah dapat diminimalkan. Publik menantikan detail lebih lanjut mengenai formula baru yang akan diterapkan, termasuk kriteria penilaian dan mekanisme distribusi yang akan dijadikan acuan oleh seluruh SPPG di tanah air.