Ray Rangkuti Endus Indikasi ‘Kudeta Merambat’ di Indonesia

BANDA ACEH — Udara politik Indonesia kembali diwarnai isyarat mencekam. Bukan dentuman meriam atau barisan tank di jalan protokol, melainkan gerakan senyap yang menyusup ke nadi-nadi pemerintahan. Pengamat politik Ray Rangkuti mencium gejala yang ia sebut sebagai kudeta merambat, sebuah ancaman baru terhadap demokrasi yang tak lagi berwujud kudeta militer klasik. Peringatan ini mencuat di tengah hiruk-pikuk dinamika nasional yang semakin sulit ditebak, membawa serta konsekuensi ekonomi yang tak bisa diabaikan begitu saja.

Di sela-sela diskusi terbatas di Banda Aceh, Rangkuti melukiskan potret suram: instrumen-instrumen negara—dari lembaga legislatif, yudikatif, hingga badan-badan strategis—kini menjadi ajang perebutan pengaruh tanpa perlu satu pun peluru dimuntahkan. “Mereka tidak perlu lagi tank, mereka hanya perlu kendali atas kebijakan, anggaran, dan narasi,” kata Rangkuti. Bagi pelaku pasar dan investor, pernyataan ini bukan sekadar analisis politik; ia adalah sinyal bahaya yang bisa mengguncang fondasi kepercayaan.

Mengenal ‘Kudeta Merambat’: Kudeta Tanpa Seragam

Istilah kudeta merambat menggambarkan penguasaan bertahap atas institusi negara oleh kelompok kepentingan tertentu, tanpa kekerasan terbuka. Modus operasinya melibatkan penetrasi ke dalam birokrasi, parlemen, lembaga pengawas, serta media, sehingga roda pemerintahan berputar hanya untuk melayani agenda sempit. “Ia adalah kudeta yang mengenakan dasi, bukan baret,” ujar Rangkuti, menekankan bahwa proses ini sering kali legalistik dan sulit dilawan karena tidak tampak sebagai ancaman langsung. Namun dalam skala ekonomi, implikasinya bisa sangat telanjang: kebijakan yang tidak lagi berpihak pada efisiensi pasar, belanja negara yang tersandera kepentingan politik, dan penggerusan independensi lembaga yang selama ini menjaga iklim investasi tetap sehat.

Di Balik Instrumen yang Dibajak: Guncangan Dinanti Pasar

Pasar keuangan Indonesia dikenal sensitif terhadap stabilitas politik. Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa pada triwulan pertama 2025, aliran modal asing ke portofolio domestik sempat bergejolak, dengan net outflow dari obligasi pemerintah mencapai Rp 12,3 triliun—terbesar dalam tiga tahun terakhir—yang oleh analis dikaitkan dengan meningkatnya ketidakpastian politik menjelang siklus transisi. Ketika kekuasaan negara mulai digerogoti secara diam-diam, investor menerjemahkannya sebagai risiko diskontinuitas kebijakan. “Kami mengamati adanya penurunan kepercayaan pelaku pasar terhadap konsistensi regulasi,” ujar Kepala Ekonom Bank Sentral Asia Tenggara, Haris Munandar, dalam sebuah forum di Jakarta, mengonfirmasi kekhawatiran yang sama dari sudut pandang makroekonomi.

“Kudeta merambat itu seperti rayap. Anda tidak akan melihat kerusakan sampai atapnya ambruk. Tapi pasar sudah menghidu baunya dari jauh,” — Ray Rangkuti, Banda Aceh, 15 Juli 2025.

Analogi “rayap” ini menjadi pengingat bahwa dampak ekonomi dari pembajakan instrumen negara bersifat kumulatif. Proyek infrastruktur vital bisa terseok-seok karena rekomendasi parlemen yang dipolitisasi; kebijakan fiskal mendadak berubah arah demi melindungi oligarki tertentu; dan pengawasan perbankan yang tumpul membuka celah bagi penyalahgunaan kredit perbankan. Semua ini, pada akhirnya, menekan peringkat kemudahan berusaha Indonesia yang sedang susah payah ditingkatkan. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pun sempat terkoreksi 1,7% dalam sepekan terakhir, dengan sektor keuangan dan infrastruktur menjadi yang paling tertekan, mencerminkan kekhawatiran bahwa modal asing akan kembali mencari tempat yang lebih pasti.

Investasi Asing di Ujung Tanduk?

Statistik Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat bahwa realisasi investasi asing langsung (FDI) pada kuartal II 2025 mencapai Rp 105,6 triliun, tetapi laju pertumbuhannya mulai melandai menjadi 4,1% secara tahunan, dibandingkan rata-rata 8% pada tahun sebelumnya. Beberapa investor besar di sektor manufaktur dan teknologi dikabarkan menunda ekspansi sambil menunggu “kepastian arah kebangsaan,” sebuah eufemisme untuk menilai apakah negara masih dijalankan oleh sistem checks and balances yang waras. Bila kudeta merambat mencapai titik kritis, lonjakan premi risiko (country risk premium) akan membuat biaya utang negara membengkak dan potensi depresiasi rupiah semakin terbuka. Saat ini, rupiah telah terdepresiasi tipis 0,3% ke Rp 15.720 per dolar AS, tetapi tekanan psikologis di pasar valuta asing terus menguat.

Bagi publik yang belum akrab dengan istilah ini, Rangkuti memberikan peringatan keras: “Kita sedang berjalan menuju sebuah rezim yang tidak lagi otoriter secara lahiriah, tetapi otoriter secara fungsional. Ketika semua instrumen negara sudah dikuasai, demokrasi tinggal kulitnya.”

Dengan sinyalemen ini, pertanyaan selanjutnya berputar di ruang rapat direksi dan lantai bursa: mampukah Indonesia menjaga benteng demokrasi yang sejatinya merupakan fondasi kemakmuran ekonomi? Ataukah kudeta merambat akan menulis ulang kontrak sosial yang selama ini menopang keyakinan investor? Jawabannya mungkin tak akan muncul dalam semalam, tetapi pasar—seperti biasa—akan menjadi hakim yang paling tidak sabar.