Prabowo Sebut Nahdliyin Ada di Semua Partai: Belajar Politik dari NU

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pandangan menarik mengenai realitas politik warga Nahdlatul Ulama (NU) saat menghadiri acara penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU. Acara tersebut digelar di Institut Agama Islam (IAI) Syaichona Mohammad Cholil, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, pada Selasa (23/6/2026).

Nahdliyin Menyebar di Seluruh Partai

Di hadapan ribuan peserta dan tamu undangan, Prabowo menyinggung keberadaan warga NU atau yang akrab disebut Nahdliyin yang tersebar di hampir semua partai politik di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan dengan nada santai namun sarat makna. Presiden menilai fenomena ini sebagai bukti bahwa nilai-nilai kebangsaan dan keislaman yang dianut NU mampu merangkul berbagai spektrum politik tanpa kehilangan jati diri.

“Nahdliyin ada di setiap partai. Dari ujung kanan sampai ujung kiri, pasti ada orang NU. Seharusnya kita semua banyak belajar politik dari NU,” ujar Prabowo.

Kelakar tersebut disambut riuh tepuk tangan dan tawa hadirin. Namun di balik canda itu, terkandung apresiasi mendalam terhadap organisasi Islam terbesar di Indonesia yang telah berusia hampir satu abad tersebut. Prabowo menekankan bahwa kemampuan NU menjaga persatuan di tengah perbedaan afiliasi politik merupakan teladan berharga bagi seluruh elemen bangsa.

Politik Kebangsaan ala NU

Ketika banyak organisasi massa cenderung berafiliasi secara eksklusif pada satu kekuatan politik, NU justru menunjukkan wajah yang berbeda. Warga NU dapat ditemukan di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang secara historis lahir dari rahim organisasi, namun juga tersebar di Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar, PPP, NasDem, Demokrat, PKS, dan hampir semua partai peserta pemilu. Realitas ini, menurut Prabowo, mencerminkan kedewasaan politik yang patut dicontoh.

NU memang dikenal memiliki khittah politik yang unik. Sejak kembali ke khittah 1926 pada Muktamar Situbondo 1984, NU secara organisatoris melepaskan diri dari politik praktis. Namun demikian, kader-kader dan warganya tetap bebas menyalurkan aspirasi politik sesuai nurani masing-masing. Inilah yang kemudian melahirkan kultur politik inklusif di kalangan Nahdliyin—mereka bisa berpolitik tanpa harus memusuhi sesama warga NU yang berbeda pilihan.

Presiden Prabowo, yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, tampak memahami betul karakteristik ini. Selama bertahun-tahun berkiprah di dunia politik, ia telah menyaksikan sendiri bagaimana basis massa NU menjadi kekuatan elektoral yang menentukan, namun sekaligus sulit diklaim oleh satu partai tertentu. Fenomena ini menunjukkan bahwa loyalitas Nahdliyin lebih terikat pada nilai-nilai keislaman dan kebangsaan ketimbang kepentingan partai sempit.

Hadirkan Tokoh Perempuan NU

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyapa secara khusus Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) sekaligus Ketua Umum PP Muslimat NU, Arifatul Choiri. Kehadiran tokoh perempuan NU di jajaran kabinet menjadi simbol pengakuan terhadap peran strategis Muslimat—sayap organisasi perempuan NU—dalam kancah nasional.

Arifatul Choiri yang duduk di barisan terhormat tampak tersenyum mendengar sapaan Presiden. Sebagai pemimpin Muslimat NU, ia mewakili jutaan perempuan Nahdliyin yang selama ini menjadi tulang punggung pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan ekonomi di akar rumput. Kehadirannya di kabinet Prabowo menegaskan bahwa pemerintah memberikan ruang luas bagi kontribusi tokoh-tokoh NU dalam pembangunan nasional.

Penutupan Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2026 di Bangkalan ini menjadi momen yang tidak hanya melahirkan keputusan-keputusan strategis organisasi, tetapi juga memperlihatkan kedekatan emosional antara pemimpin tertinggi negara dengan komunitas Islam terbesar di Tanah Air. Pesan Prabowo tentang belajar politik dari NU menjadi refleksi yang relevan di tengah dinamika politik nasional yang kerap diwarnai polarisasi dan ketegangan antar kelompok.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pengakuan bahwa politik ala NU—yang mengedepankan toleransi, kebersamaan, dan kepentingan bangsa di atas segalanya—merupakan warisan berharga yang harus terus dijaga dan dikembangkan oleh generasi penerus bangsa. Demikian laporan media kami, Beritainti.com, dari Bangkalan, Jawa Timur.