Pernikahan Anak di Takalar Viral, KUA Buka Suara

Foto dan video pernikahan anak kembali mengguncang jagat media sosial. Kali ini, sebuah pernikahan yang berlangsung di Takalar, Sulawesi Selatan, menjadi sorotan setelah diketahui pengantinnya masih berusia 15 tahun dan 13 tahun. Tersebarnya unggahan tersebut memicu gelombang kecaman dari warganet sekaligus pertanyaan besar: bagaimana mungkin pernikahan seusia itu bisa berlangsung di tengah aturan hukum yang telah menetapkan batas usia minimal perkawinan?

Peristiwa yang menggetarkan nurani publik ini tidak hanya menjadi perbincangan hangat di dunia maya, tetapi juga mendorong pihak Kantor Urusan Agama (KUA) setempat untuk angkat bicara. Kehebohan itu sekaligus membuka kembali diskusi panjang tentang praktik pernikahan anak yang masih terjadi di berbagai daerah Indonesia, termasuk di provinsi yang dikenal dengan julukan Bumi Lamuru ini.

"Kami telah menerima dan menindaklanjuti persoalan ini. Terhadap proses yang berjalan, kami sampaikan klarifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," demikian keterangan pihak KUA saat dimintai konfirmasi terkait viralnya pernikahan anak di Takalar.

Dispensasi Kawin: Celah yang Masih Terbuka

Secara hukum, Indonesia sebenarnya telah menaikkan batas usia minimal perkawinan. Melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, usia minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan disamakan menjadi 19 tahun. Namun, aturan tersebut masih menyisakan celah berupa dispensasi kawin, yaitu izin menikah di bawah usia legal yang dikeluarkan pengadilan agama atas permohonan orang tua atau wali.

Setiap tahun, puluhan ribu permohonan dispensasi kawin diajukan ke pengadilan agama di seluruh Indonesia. Alasan yang diajukan beragam, mulai dari kehamilan di luar nikah, kekhawatiran terjadinya perzinaan, hingga alasan ekonomi dan budaya. Para pegiat perlindungan anak menilai praktik ini kerap menjadi pintu masuk legalisasi pernikahan anak, padahal seharusnya dispensasi menjadi upaya terakhir, bukan pilihan pertama yang mudah ditempuh.

Fakta di Balik Pernikahan Anak

Data menunjukkan Indonesia masih menempati posisi tinggi di dunia dalam jumlah absolut pernikahan anak. UNICEF mencatat ratusan juta perempuan di dunia menikah sebelum usia 18 tahun, dan Indonesia termasuk di dalamnya. Angka ini diperburuk oleh kondisi ekonomi keluarga, rendahnya akses pendidikan, serta norma sosial yang masih mengakar kuat di sejumlah daerah, termasuk Sulawesi Selatan.

Pernikahan anak membawa konsekuensi yang panjang dan menyakitkan. Anak perempuan yang menikah dini berisiko lebih tinggi mengalami kekerasan dalam rumah tangga, putus sekolah, hingga komplikasi kehamilan dan persalinan yang mengancam nyawa. Ketika seorang anak dipaksa menjadi istri dan ibu, masa kecilnya hilang dalam sekejap.

Respons Publik dan Tuntutan Penegakan Hukum

Viralnya pernikahan anak di Takalar memicu reaksi beragam. Sebagian warganet menuntut aparat menelusuri prosesi pernikahan tersebut, termasuk keabsahan dokumen dan keterlibatan pihak-pihak yang memfasilitasi. Lembaga perlindungan anak serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pun didorong turun tangan melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap kedua anak yang menjadi pengantin tersebut.

Di sisi lain, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa regulasi yang baik tidak akan berarti tanpa pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten. Pemerintah daerah, KUA, pengadilan agama, hingga sekolah diharapkan bergerak bersama mencegah praktik pernikahan anak sejak dini melalui edukasi, penguatan ekonomi keluarga, dan penegakan aturan yang tegas. Setiap anak berhak atas pendidikan, kesehatan, dan masa depan — bukan pernikahan paksa di usia belia.