Makassar — Kelangkaan BBM Paksa Sekolah Gelar Pembelajaran Jarak Jauh

Krisis pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang melanda Kota Makassar dan sekitarnya kini tidak lagi sekadar memicu antrean panjang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Efek domino dari kelangkaan pasokan energi ini telah menembus dinding-dinding kelas, memaksa sejumlah instansi pendidikan mengambil langkah darurat dengan menghentikan aktivitas belajar-mengajar tatap muka dan mengalihkannya kembali ke Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Keputusan pahit ini diambil setelah moda transportasi publik maupun pribadi lumpuh akibat kelangkaan BBM jenis Pertalite dan Solar selama beberapa hari terakhir. Para siswa, guru, hingga orang tua murid kini terjebak dalam dilema antara menjaga kontinuitas pendidikan dan menghadapi kenyataan bahwa efisiensi mobilitas kota berada di titik terendah.

Dampak Berantai Kelangkaan Logistik Terhadap Sektor Pendidikan

Penetapan kebijakan PJJ secara mendadak ini memicu gelombang kekhawatiran baru di kalangan masyarakat. Berdasarkan analisis lapangan, kelumpuhan akses transportasi darat berdampak langsung pada tingkat kehadiran siswa dan tenaga pendidik. Banyak guru dilaporkan menghabiskan waktu hingga 3 sampai 5 jam hanya untuk mengantre BBM, yang pada akhirnya mengorbankan jam mengajar efektif di sekolah.

Kondisi ini memaksa pihak sekolah mengambil tindakan preventif guna menghindari terbengkalainya proses belajar-mengajar. Namun, memindahkan ruang kelas ke dalam layar gawai bukanlah tanpa konsekuensi ekonomi dan psikologis.

"Kami seperti dilempar kembali ke masa pandemi COVID-19. Suami saya harus mengantre BBM sejak subuh demi bisa melaut dan mengantar anak sekolah. Karena BBM tidak ada, anak-anak akhirnya diliburkan dan belajar dari rumah. Ini bukan cuma soal bensin, tapi soal ekonomi kami yang terhenti," ujar Rahmawati (38), salah satu orang tua murid di kawasan Tallo, Makassar.

Beban Ganda: Dari Kuota Internet Hingga Produktivitas yang Terpangkas

Secara analitis, pengalihan moda pembelajaran ini menggeser beban biaya dari sektor transportasi ke sektor domestik dan komunikasi. Orang tua murid yang belum sepenuhnya pulih secara ekonomi kini harus menanggung pengeluaran ekstra untuk pembelian kuota internet data serta mendampingi anak belajar di rumah, di saat yang sama ketika produktivitas kerja mereka sendiri terganggu akibat krisis energi.

Berikut adalah perbandingan beban yang ditanggung rumah tangga selama kondisi normal dibandingkan saat krisis BBM berlangsung:

Tidak hanya orang tua, tenaga pendidik pun menyuarakan kegelisahan senada. Efektivitas penyampaian materi secara daring dinilai menurun signifikan dibandingkan pembelajaran langsung di kelas.

"Kesiapan materi digital tidak bisa dibangun dalam semalam. Banyak siswa yang tidak memiliki perangkat yang memadai, atau terkendala jaringan. Kami dipaksa memilih antara keselamatan mobilitas atau kualitas pendidikan," kata Ahmad Rinaldi, seorang guru sekolah menengah di Makassar.

Ujian Resiliensi Kota dan Pentingnya Mitigasi Krisis Energi

Krisis ini menyingkap kerentanan tata kelola distribusi energi di wilayah perkotaan strategis seperti Makassar. Ketika rantai pasok BBM terganggu, imunitas sektor-sektor publik vital—termasuk pendidikan dan pelayanan dasar—langsung teruji hingga ke titik kritis.

Pengamat kebijakan publik menilai bahwa pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait tidak boleh menganggap kelangkaan BBM sebagai isu teknis pertambangan semata. "Pemerintah harus melihat bahwa krisis BBM memiliki dampak sosiologis yang sistematis. Sektor pendidikan yang terganggu hari ini adalah cerminan dari lemahnya mitigasi risiko rantai pasok di tingkat daerah," ungkap analisis lembaga kajian lokal.

Tanpa adanya jaminan pemulihan pasokan BBM yang stabil dan merata dalam waktu singkat, ketimpangan kualitas belajar dan beban ekonomi warga Makassar dikhawatirkan akan semakin meluas. Pemulihan jalur distribusi BBM kini bukan lagi sekadar urusan bahan bakar kendaraan, melainkan urusan menyelamatkan masa depan pendidikan anak-anak di daerah tersebut.