Komisi IV Desak Karhutla Kalimantan Jadi Prioritas Nasional

Asap tebal kembali menyelimuti langit Kalimantan. Foto-foto yang beredar luas memperlihatkan kobaran api yang mendekati perumahan warga di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, menimbulkan kepanikan dan kekhawatiran mendalam di tengah masyarakat. Di tengah suasana mencekam itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menyerukan langkah tegas: penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan harus diangkat menjadi prioritas nasional.

Desakan tersebut bukan tanpa alasan. Setiap musim kemarau, ribuan hektare hutan dan lahan gambut di Kalimantan terbakar, melepaskan asap yang tidak hanya mengganggu warga setempat, tetapi juga menyebar hingga ke negara tetangga. Pada tahun-tahun sebelumnya, kabut asap dari Kalimantan dan Sumatera bahkan pernah memaksa penutupan bandara, meliburkan sekolah, serta memicu lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di sejumlah provinsi. Kondisi itu membuat karhutla tak lagi bisa dipandang sebagai persoalan lokal semata.

"Penanganan karhutla Kalimantan harus serius dan dijadikan prioritas nasional. Ini bukan lagi persoalan satu daerah, melainkan menyangkut keselamatan masyarakat dan masa depan lingkungan kita," tegas Alex Indra Lukman dalam keterangannya, Kamis (20/8/2026).

Karhutla Bukan Lagi Musibah Musiman

Selama bertahun-tahun, karhutla kerap dipandang sebagai musibah musiman yang datang dan pergi mengikuti siklus kemarau. Padahal, dampaknya bersifat kumulatif dan lintas generasi. Lahan gambut yang terbakar tidak hanya menghilangkan tutupan vegetasi, tetapi juga melepaskan karbon dalam jumlah besar yang memperparah pemanasan global. Para pegiat lingkungan mencatat, ekosistem gambut yang rusak membutuhkan waktu puluhan tahun untuk pulih kembali.

Kalimantan memiliki kekhasan tersendiri: sebagian besar lahannya adalah gambut yang sangat mudah terbakar di musim kemarau. Ketika lahan gambut terbakar, api sulit dipadamkan dari permukaan karena menjalar di bawah tanah. Kondisi inilah yang membuat karhutla Kalimantan memerlukan penanganan berbeda dan jauh lebih serius dibandingkan daerah lain. Tanpa intervensi yang tepat, siklus asap akan terus berulang setiap tahun dengan intensitas yang semakin sulit diprediksi.

Dampak Berlapis bagi Masyarakat

Dampak karhutla tidak pernah tunggal. Di Palangka Raya, asap yang pekat membuat warga enggan keluar rumah. Anak-anak terpaksa memakai masker ke sekolah, sementara para lansia dan penderita asma menjadi kelompok paling rentan. Bagi warga yang rumahnya berada di jalur api, ketakutan kehilangan tempat tinggal menjadi mimpi buruk yang nyata setiap malam.

Secara ekonomi, kerugian juga dihitung dalam skala besar: gagal panen, terganggunya aktivitas perkebunan, hingga menurunnya kunjungan wisata. Pada level nasional, karhutla yang parah bahkan pernah menyebabkan kerugian negara mencapai puluhan triliun rupiah dalam satu musim kemarau panjang. Angka sebesar itu seharusnya menjadi alasan kuat bagi pemerintah untuk mengalokasikan anggaran pencegahan yang jauh lebih besar dibandingkan biaya pemadaman.

Langkah Konkret yang Didorong DPR

Komisi IV DPR tidak berhenti pada seruan. Sejumlah langkah konkret turut didorong agar penanganan karhutla benar-benar berubah dari sekadar reaktif menjadi preventif:

• Penguatan deteksi dini melalui pemantauan titik panas berbasis satelit dan patroli terpadu di lapangan;
• Pengerahan teknologi modifikasi cuaca untuk mempercepat turunnya hujan di daerah rawan kebakaran;
• Percepatan restorasi lahan gambut dan pembasahan kembali kanal-kanal bekas pembukaan lahan;
• Penegakan hukum yang tegas bagi korporasi maupun perorangan yang sengaja membakar lahan;
• Penyediaan anggaran khusus dan permanen untuk penanggulangan karhutla di daerah-daerah rawan.

Harapan di Tengah Asap

Seruan agar karhutla menjadi prioritas nasional bukan sekadar permintaan administratif. Ini adalah permintaan yang lahir dari kepedulian terhadap nyawa manusia yang setiap tahun berhadapan dengan asap dan api. Dengan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan masyarakat, harapan untuk melewati musim kemarau tanpa tragedi asap bukanlah hal yang mustahil.

Pertanyaannya kini sederhana: akankah seruan ini dijawab dengan kebijakan nyata, atau kembali tenggelam bersama asap yang akhirnya hilang ditelan musim hujan? Masyarakat Kalimantan menunggu jawaban itu.