Penasihat Khusus Presiden bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, meminta Badan Pengelola Investasi

Desakan Bantuan Modal Kerja dari Bank BUMN

Menurut laporan yang dihimpun media kami, pabrik PT Pakerin tengah mengalami krisis modal kerja yang sangat akut. Kondisi ini dipicu oleh tersanduknya dana miliaran rupiah milik perusahaan di sebuah bank yang telah resmi dilikuidasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Akibatnya, arus kas perusahaan tersendat dan berimbas pada kemampuan operasional serta hak-hak para pekerja.

Kami mendesak Danantara untuk membuka keran pinjaman modal kerja dari bank-bank BUMN. Perusahaan butuh nafas agar bisa kembali bangkit, ucap Said Iqbal dalam keterangannya di Jakarta.

Said menuturkan, pihaknya telah melakukan serangkaian pertemuan dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menyelamatkan aset perusahaan yang terjebak. Dari hasil negosiasi tersebut, PT Pakerin akhirnya dapat mencairkan dana miliknya senilai Rp 159 miliar. Dana tersebut diharapkan menjadi solusi awal untuk menuntaskan kewajiban perusahaan terhadap buruh.

Namun demikian, Said menekankan bahwa seluruh dana hasil pencairan dari LPS itu akan sepenuhnya dialokasikan untuk pembayaran pesangon ribuan pekerja yang ter-PHK. Hal ini dilakukan agar hak-hak normatif buruh tetap terpenuhi di tengah keterpurukan perusahaan.

Harapan untuk Keberlangsungan Usaha

Di sisi lain, kebutuhan modal kerja untuk kembali memutar roda produksi tetap menjadi pekerjaan rumah besar yang memerlukan campur tangan pemerintah. Tanpa adanya suntikan modal kerja baru, Said khawatir kegiatan produksi tidak bisa segera dilanjutkan dan berpotensi memicu gelombang PHK susulan.

Pihaknya berharap BPI Danantara dapat bertindak cepat menghubungkan PT Pakerin dengan perbankan nasional, sehingga krisis likuiditas di salah satu pabrik kertas terbesar di Jawa Timur itu dapat segera teratasi. Langkah konkret dinilai krusial untuk menyelamatkan industri padat karya sekaligus melindungi kesejahteraan buruh di masa mendatang.