Pemerintah Siapkan Rp815 Miliar untuk Program Kompor Listrik, Ini Alasannya Kembali Digaungkan

Jakarta, Beritainti.com – Pemerintah kembali memunculkan wacana pembagian kompor listrik gratis kepada masyarakat setelah rencana serupa sempat dibatalkan beberapa waktu lalu. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengusulkan anggaran sebesar Rp815,56 miliar untuk merealisasikan program tersebut pada tahun depan. Inisiatif ini dinilai sebagai langkah strategis untuk menekan beban impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang terus membengkak.

Menekan Ketergantungan Impor LPG

Dalam pemaparannya, Bahlil menekankan bahwa ketergantungan Indonesia terhadap LPG impor sudah berada pada level yang mengkhawatirkan. Data menunjukkan sekitar 80 persen kebutuhan LPG nasional masih dipenuhi melalui impor. Kondisi ini tidak hanya memberatkan neraca perdagangan, tetapi juga membuat harga gas di dalam negeri sangat rentan terhadap fluktuasi pasar global. Berdasarkan laporan yang dirangkum media kami, usulan tersebut disampaikan langsung oleh Bahlil dalam rapat koordinasi lintas kementerian untuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026.

“Mayoritas kebutuhan LPG kita masih berasal dari luar negeri. Ini adalah masalah struktural yang harus segera diatasi. Program kompor listrik diharapkan mampu mengurangi impor secara signifikan dan mendorong kemandirian energi nasional,” ujar Bahlil dalam kesempatan tersebut.

Pemerintah memandang bahwa pemanfaatan kompor listrik, khususnya yang berbasis induksi, dapat menjadi solusi jangka panjang. Selain lebih efisien dan bersih, peralihan ini sejalan dengan target transisi energi menuju net zero emission (NZE). Namun, wacana ini bukanlah hal baru. Sebelumnya, PT PLN (Persero) pernah menguji coba program konversi dengan membagikan ratusan ribu unit kompor induksi. Sayangnya, program tersebut dihentikan akibat sejumlah kritik dan kendala teknis di lapangan.

Belajar dari Kegagalan Program Sebelumnya

Kritik keras sebelumnya muncul dari berbagai kalangan, terutama terkait kesiapan infrastruktur kelistrikan masyarakat kelas bawah. Selain itu, hasil survei menunjukkan banyak konsumen masih mengeluhkan pengeluaran bulanan listrik yang justru membengkak, belum lagi budaya memasak yang dinilai lebih cocok menggunakan api. Atas dasar evaluasi tersebut, Bahlil berjanji pendekatan kali ini akan lebih terukur. Ia menyatakan bahwa kementeriannya akan memetakan secara detail wilayah dan segmen masyarakat yang benar-benar siap beralih ke kompor listrik.

Anggaran senilai Rp815,56 miliar yang diusulkan akan mencakup pengadaan alat masak dan sosialisasi masif ke masyarakat. Tim dari Kementerian ESDM disebut tengah menyusun mekanisme penyaluran yang lebih transparan agar tidak terulang polemik distribusi seperti yang terjadi di masa lalu. Dukungan dari Kementerian Keuangan dan DPR menjadi kunci apakah program yang sempat tenggelam ini benar-benar bisa dihidupkan kembali pada 2026.