Anggaran Rp 270 Triliun BGN untuk 2027 Masih Bersifat Sementara, Ini Kata Wakil Kepala

Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) dikabarkan memperoleh pagu indikatif anggaran sebesar Rp 270 triliun untuk tahun anggaran 2027. Informasi ini mencuat setelah rapat dengar pendapat yang digelar bersama Komisi IX DPR. Meski demikian, pihak BGN menegaskan bahwa angka tersebut masih jauh dari kata final dan akan melalui serangkaian penyesuaian.

Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, memberikan klarifikasinya di Gedung DPR, Jakarta, pada Senin (15/6/2026). Menurut laporan media kami, Arumsari menjelaskan bahwa pagu anggaran yang beredar merupakan bagian dari proses perencanaan yang biasa. Angka tersebut muncul dari surat arahan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Saya menyampaikan bahwa itu proses yang biasa ya, menurut surat dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Bappenas, untuk 2027 sebenarnya kami mendapat alokasi pagu itu Rp270.201.499.678 itu untuk penerima manfaat 81,5 juta itu 2027," ujar Agustina Arumsari, dalam sesi keterangan kepada awak media.

Proses Refocusing dan Penajaman Sasaran

Arumsari menekankan bahwa alokasi dana jumbo tersebut masih harus disisir ulang. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak maksimal bagi masyarakat. BGN berkomitmen untuk memanfaatkan sisa waktu di tahun 2026 guna melakukan pembenahan internal secara menyeluruh.

Proses refocusing ini tidak hanya mencakup perbaikan tata kelola keuangan, tetapi juga penajaman data penerima manfaat. Dengan target awal 81,5 juta penerima manfaat pada 2027, BGN akan melakukan validasi dan verifikasi lapangan untuk menghindari potensi kebocoran atau inklusi yang salah sasaran. Upaya ini diharapkan mampu menghasilkan data yang lebih akurat sebagai dasar penyaluran program gizi nasional.

Klarifikasi ini sekaligus meredam spekulasi publik mengenai lonjakan drastis anggaran BGN dari tahun sebelumnya. Pihak BGN memastikan akan selalu menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam setiap tahapan perencanaan hingga realisasi program. Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat menunggu hasil evaluasi akhir yang lebih matang dari lembaga tersebut, di mana angka finalnya berpotensi mengalami penyesuaian mengikuti dinamika kebutuhan di lapangan.