Pematangsiantar Gelar FGD EWS Cik Laila untuk Kendalikan Inflasi

PEMATANGSIANTAR — Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Pematangsiantar, Subrata Nata Lumbantobing, secara resmi membuka Focus Group Discussion (FGD) Early Warning System (EWS) bertajuk Cek Informasi Kebutuhan Pengendalian Inflasi Terintegrasi (Cik Laila). Acara yang mewakili Wali Kota Wesly Silalahi ini berlangsung di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Pematangsiantar, Jalan Adam Malik, Selasa (7/7).

FGD ini menjadi langkah konkret pemerintah kota bersama pemangku kepentingan untuk memperkuat fondasi pengendalian inflasi berbasis data. Sistem peringatan dini Cik Laila dirancang agar seluruh pemangku kebijakan, terutama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), dapat mengakses informasi harga dan pasokan komoditas pokok secara cepat, akurat, dan mudah dipahami. Dengan deteksi awal yang andal, pemerintah daerah bisa mengantisipasi lonjakan harga sebelum berubah menjadi tekanan inflasi yang merugikan daya beli masyarakat.

Subrata menekankan bahwa stabilitas harga bahan pokok adalah keniscayaan bagi kesejahteraan warga. “Kenaikan yang tidak terkendali tidak hanya menurunkan daya beli masyarakat, tapi juga berpotensi meningkatkan angka kemiskinan, mengganggu aktivitas ekonomi, serta mempengaruhi stabilitas sosial,” ujarnya. Ia menambahkan, pengendalian inflasi tidak bisa hanya dilakukan saat harga sudah melambung. Yang jauh lebih penting adalah kemampuan mendeteksi gejala awal dan menyusun langkah antisipatif sebelum situasi memburuk.

“Di sinilah pentingnya membangun Early Warning System yang mampu memberikan informasi secara cepat, akurat, dan mudah dipahami oleh para pengambil kebijakan. Sistem ini diharapkan bisa mengidentifikasi komoditas yang mulai menunjukkan indikasi kenaikan, gangguan pasokan, atau risiko inflasi beberapa waktu ke depan, sehingga Pemda bersama TPID dapat mengambil langkah tepat dan terukur.”

Keberhasilan EWS, lanjut Subrata, sangat bergantung pada kualitas data dan kedalaman sinergi antarinstansi. Karena itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan—Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia, perangkat daerah, pengelola pasar, hingga kalangan akademisi—untuk terus memperkuat kolaborasi. Kolaborasi ini mencakup penyediaan data yang valid, penyusunan indikator yang relevan, validasi informasi, dan perumusan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti.

Pendekatan data-driven menjadi tulang punggung EWS Cik Laila. Sistem ini akan memantau pergerakan harga harian, memetakan rantai pasok, dan memberikan sinyal jika ada komoditas strategis—seperti beras, cabai, bawang merah, atau daging—yang mulai bergerak di luar ambang batas normal. Dengan begitu, intervensi pasar, operasi pasar murah, atau kerja sama antardaerah bisa direncanakan lebih dini, tidak lagi bersifat reaktif.

Diharapkan hasil FGD ini tidak berhenti pada tataran konsep, tetapi menghasilkan rumusan yang aplikatif. Subrata menegaskan bahwa dokumen rekomendasi yang lahir dari diskusi harus bisa langsung diimplementasikan oleh TPID dan menjadi acuan teknis dalam pengelolaan inflasi di Pematangsiantar. “Saya berharap hasil FGD ini menghasilkan rumusan yang aplikatif, memudahkan kami semua dalam menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat,” pungkasnya.

Langkah ini sejalan dengan strategi nasional pengendalian inflasi pangan yang mengedepankan digitalisasi informasi dan partisipasi multipihak. Dengan EWS Cik Laila, Pematangsiantar berpotensi menjadi salah satu daerah percontohan yang berhasil menurunkan volatilitas harga melalui sistem peringatan dini yang terintegrasi dan kolaboratif.