Makassar — Travel Jannah Firdaus Dilaporkan Gagal Berangkatkan 80 Jemaah Haji

Makassar, Radar Makassar — Rencana ibadah haji puluhan warga Indonesia terpaksa kandas di Jakarta. PT Jannah Firdaus, sebuah Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) berizin resmi asal Jakarta, resmi dilaporkan ke Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan setelah gagal memberangkatkan 80 calon jemaah ke Tanah Suci. Laporan ini membuka lembaran baru praktik bisnis travel yang berpotensi mencoreng kepercayaan pasar terhadap industri haji khusus, sektor yang setiap tahunnya mengelola dana umat hingga triliunan rupiah.

Kasus ini mencuat setelah para calon jemaah yang telah melunasi biaya perjalanan justru hanya sampai di Jakarta pada jadwal keberangkatan yang dijanjikan, 12 Mei 2026. Mereka tidak pernah menginjakkan kaki di Tanah Suci, dan yang lebih meresahkan, dokumen perjalanan yang diberikan bukanlah visa haji, melainkan visa kerja. Sebuah indikasi adanya penyimpangan administrasi yang berpotensi melanggar regulasi penyelenggaraan ibadah haji.

Transfer Ratusan Juta, Realisasi Nol

Salah satu korban, Widya Sulfia Anggarani, mengungkapkan ia mulai mengenal travel tersebut melalui agen pada November 2025. Program haji resmi dengan jadwal keberangkatan 12 Mei 2026 ditawarkan dengan janji manis. Untuk mengamankan slot, Widya mentransfer dana secara bertahap sebanyak lima kali dalam kurun lima bulan hingga total mencapai Rp270 juta.

“Saya tau gagal berangkat pas saat sudah tiba di Jakarta baru diberitahu kalau batal berangkat, sekitar 80 calon jamaah gagal diberangkatkan, sebagian besar berasal dari luar Makassar,”

Jika dirata-ratakan dengan biaya per jemaah yang sebanding, potensi kerugian yang diderita 80 korban ini menembus Rp21,6 miliar. Angka yang cukup signifikan untuk ukuran satu travel spesialis haji. Lebih mengkhawatirkan lagi, Widya menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah menerima perlengkapan haji standar, dan somasi yang telah dilayangkan sebelum pelaporan resmi tidak mendapat tanggapan sama sekali dari manajemen PT Jannah Firdaus.

Laporan ke Kementerian Haji dan Umrah Sulsel saat ini tengah diproses melalui Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Apabila tidak ada itikad baik dari travel, korban mengancam akan melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya. Ancaman ini menambah tekanan terhadap reputasi industri travel haji khusus yang belakangan mulai pulih pasca pandemi.

Respons Regulator: PIHK Berizin Tak Jamin Keamanan

Ketua Tim Pengendalian Haji dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah Sulsel, Rizkayadi, mengonfirmasi laporan telah diterima. Ia memastikan pihaknya akan memanggil manajemen travel untuk klarifikasi.

“Insyaallah prosesnya dimulai per hari ini. Kami akan mengundang pihak travel untuk memberikan klarifikasi berdasarkan laporan pengaduan yang kami terima,”

Fakta bahwa PT Jannah Firdaus menyandang status PIHK berizin, alias diakui resmi oleh negara, menjadi paradoks yang menampar wajah sistem pengawasan penyelenggaraan haji. Meski secara legal mereka diperbolehkan mengelola perjalanan ibadah, kejadian ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan pasca-penerbitan izin masih perlu diperketat. Terlebih, haji khusus adalah pasar premium dengan biaya yang jauh lebih mahal dibanding haji reguler, sehingga risiko kehilangan dana per konsumen sangat tinggi.

Implikasi Ekonomi: Efek Domino pada Pasar Jasa Haji Khusus

Kasus gagal berangkat massal ini berpotensi menimbulkan sentimen negatif di kalangan calon jemaah haji lain yang saat ini sedang berburu kuota dan travel. Beberapa dampak yang patut diwaspadai:

• Keengganan Masyarakat: Calon jemaah semakin selektif dalam memilih PIHK, berpotensi menurunkan permintaan jangka pendek terhadap paket-paket haji khusus.
• Reputasi Industri: Travel-travel resmi lainnya harus bekerja ekstra untuk meyakinkan konsumen, mungkin dengan menawarkan garansi pengembalian dana atau asuransi perjalanan yang lebih transparan.
• Risiko Liquiditas Travel: Investigasi terhadap PT Jannah Firdaus dapat mendorong pemeriksaan mendadak pada PIHK lain yang berpotensi menimbulkan krisis kepercayaan investor dan penyedia jasa pendukung (airline, hotel di Arab Saudi).

Dari perspektif korban, pengembalian dana secara utuh menjadi tuntutan utama. Namun, dalam praktik bisnis travel, pengembalian dana seringkali terhambat oleh likuiditas perusahaan yang buruk. Korban yang berasal dari berbagai daerah juga akan menghadapi biaya koordinasi dan waktu yang tidak sedikit dalam mengejar keadilan. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Haji dan Umrah, memiliki momen kritis untuk menunjukkan ketegasan sekaligus memperbarui mekanisme pengawasan agar insiden serupa tidak berulang dan merugikan lebih banyak lagi calon jemaah di masa depan.

Para korban diimbau untuk mengumpulkan bukti transfer dan komunikasi sebagai dasar hukum yang kuat. Sementara itu, bagi calon jemaah yang masih dalam tahap pencarian, penting untuk melakukan due diligence lanjutan: tidak cukup hanya memastikan izin resmi, tapi juga rekam jejak keberangkatan tahun sebelumnya, serta meminta pernyataan tertulis tentang kepemilikan visa haji asli sebelum keberangkatan.