Palembang — Herman Deru Ungkap Sindikat Penyebab Antrean BBM

Dentingan klakson dan deru mesin yang mengular di depan sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Sumatera Selatan bukan sekadar pemandangan biasa. Di balik antrean panjang yang menghabiskan waktu dan bahan bakar itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mencium aroma manipulasi pasar yang terorganisir. Ia menduga praktik sindikat telah membajak jalur distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, mengubah subsidi negara yang seharusnya dinikmati rakyat kecil menjadi komoditas ilegal yang diperdagangkan ke sektor industri. “Ini bukan sekadar masalah pasokan—ini pertarungan melawan pembusukan ekonomi di tingkat akar rumput,” bisik para pelaku usaha yang terdampak langsung oleh langkanya BBM bersubsidi di tingkat pengecer.

Surga Subsidi yang Diretas

Pola yang terjadi mencerminkan mekanisme subsidy leakage yang kerap muncul di negara berkembang. Sindikat membeli BBM bersubsidi dalam jumlah besar menggunakan kendaraan modifikasi atau melalui jaringan pembeli boneka di SPBU, menyimpan di penampungan liar, lalu menjualnya kembali ke pabrik, perkebunan, atau tambang dengan harga industri—yang bisa mencapai dua hingga tiga kali lipat harga subsidi. Volume BBM bersubsidi yang dialokasikan untuk Sumsel mencapai lebih dari 900.000 kiloliter per tahun, menurut data BPH Migas, membuat provinsi ini menjadi salah satu pasar terbesar. Ketika lebih dari 15% di antaranya bocor ke jalur ilegal, antrean panjang adalah efek visual yang kasat mata, sementara efek ekonomi yang tak terlihat jauh lebih merusak: distorsi harga di pasar logistik, peningkatan biaya distribusi barang kebutuhan pokok, hingga melemahnya produktivitas pengemudi angkutan kecil yang kehilangan waktu berjam-jam hanya untuk mengisi tangki.

“Saya yakin ini terorganisir”

“Saya menduga ada aktor besar di balik ini—sindikat yang memanfaatkan celah distribusi. Mereka bukan sekadar penimbun eceran, melainkan jaringan terstruktur yang menguasai rute penyelundupan. Uang subsidi negara tidak lagi melindungi daya beli rakyat, tetapi justru menjadi sumber rente bagi segelintir pihak,” ujar Herman Deru saat meninjau salah satu SPBU di Palembang pekan lalu. “Kita sedang berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk membedah seluruh rantai pasok, dari terminal BBM hingga pengecer terakhir.”

Pernyataan itu menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak lagi memandang antrean BBM sebagai fenomena distribusi semata, melainkan sebagai tanda-tanda kelemahan struktural dalam pengawasan subsidi. Dalam ilmu ekonomi publik, situasi ini lazim disebut regressive subsidy capture—subsidi yang justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok berpenghasilan tinggi melalui jalur ilegal, sementara kelompok miskin penerima manfaat justru menanggung biaya waktu dan kenaikan harga tidak langsung.

Efek Domino pada Inflasi dan Dunia Usaha

Di Kota Palembang yang menjadi pusat distribusi Sumatera Selatan, biaya angkutan sudah merangkak naik hingga 7–10% dalam dua bulan terakhir akibat sulitnya akses BBM bersubsidi di SPBU reguler. Pelaku usaha logistik terpaksa beralih ke BBM non-subsidi yang lebih mahal, atau—lebih buruk—membeli dari pengepul ilegal dengan harga premium. Tekanan ini mulai merembet ke harga pangan: cabai, bawang, dan beras mengalami kenaikan karena ongkos kirim dari sentra produksi ke pasar membengkak. Bank Indonesia mencatat daya beli masyarakat di Sumsel terpantau stagnan, sementara inflasi komponen harga bergejolak (volatile food) mulai menunjukkan tren yang tidak nyaman jelang kuartal terakhir.

Di sektor usaha kecil, kerugian bersifat ganda: waktu produktif hilang di antrean, dan marjin keuntungan tergerus oleh kenaikan biaya operasional. “Kalau harus antre dua jam setiap dua hari, saya kehilangan empat pelanggan potensial,” keluh salah seorang pemilik angkutan kota yang beroperasi di trayek Ampera–Kertapati. “Belum lagi kalau terpaksa beli dari ‘pengetuk’ dengan harga Rp1.000–Rp2.000 per liter lebih mahal.”

Menjaga Agar Subsidi Tak Bocor Lagi

Langkah yang dijanjikan Herman Deru mencakup tiga pilar: penegakan hukum terhadap sindikat, pengetatan pengawasan di setiap titik distribusi, dan digitalisasi data penerima subsidi yang lebih akurat. Beberapa provinsi telah menguji coba sistem QR code untuk pembelian BBM bersubsidi yang terintegrasi dengan data kendaraan, mengurangi risiko penyalahgunaan. Sumsel diperkirakan akan mengadopsi mekanisme serupa, meskipun tantangan infrastruktur dan resistensi dari jaringan liar masih membayangi. Dari kacamata pasar, setiap rupiah subsidi yang berhasil diselamatkan dari kebocoran akan langsung menopang stabilitas harga dan melindungi konsumsi rumah tangga—variabel kunci pertumbuhan ekonomi daerah yang kini membukukan kontribusi sebesar 15% terhadap perekonomian Sumatera.