MAKASSAR — Perindo Sulsel Desak Pemerintah Tuntaskan Krisis BBM

Pemandangan deretan kendaraan yang mengular hingga ratusan meter di luar Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) telah menjadi ritme harian yang menyiksa bagi warga Kota Makassar selama dua bulan terakhir. Kemacetan lalu lintas, hilangnya jam kerja produktif, hingga terganggunya arus pasokan barang menjadi konsekuensi logis dari krisis distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tak kunjung terurai. Fenomena ini tidak lagi sekadar masalah antrean teknis, melainkan telah menjelma menjadi kelumpuhan mobilitas perkotaan yang mengancam stabilitas ekonomi lokal.

Melihat kondisi yang semakin memprihatinkan tersebut, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo Sulawesi Selatan mengambil sikap tegas. Partai politik ini mendesak pemerintah daerah bersinergi dengan regulator dan distributor BBM untuk segera menghentikan krisis kelangkaan yang terus membelenggu aktivitas masyarakat di ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan tersebut.

Dua Bulan Lumpuh: Analisis Akar Masalah Distribusi BBM

Krisis pasokan yang terjadi selama 60 hari terakhir di Makassar mengindikasikan adanya keretakan mendasar pada sistem tata kelola dan rantai pasok (supply chain) energi di tingkat regional. Antrean panjang yang memadati puluhan SPBU utama di jalur lintas kota menandakan ketidakseimbangan antara volume alokasi harian dan lonjakan konsumsi masyarakat.

Sektor transportasi publik dan logistik skala mikro menjadi kelompok yang paling terdampak. Pengemudi angkutan kota, kurir logistik, hingga ribuan pengemudi ojek online terpaksa mengalokasikan waktu 3 hingga 4 jam per hari hanya untuk mengantre bahan bakar. "Kondisi ini bukan lagi persoalan keterlambatan armada pengangkut biasa, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas daya beli masyarakat dan keberlangsungan usaha kecil," ungkap sebuah kajian independen mengenai dampak krisis BBM di Sulawesi Selatan.

Pernyataan Sikap Perindo Sulsel: Desakan Audit dan Intervensi Kebijakan

Ketua DPW Partai Perindo Sulawesi Selatan, Abdul Hayat Gani, menyoroti lambatnya penanganan dari pihak-pihak terkait. Menurutnya, pembiaran kelangkaan BBM hingga berlarut-larut menunjukkan lemahnya mitigasi risiko dari pemangku kebijakan setempat.

"Pemerintah dan Pertamina harus segera duduk bersama menyelesaikan hambatan distribusi ini hingga ke akarnya. Kasihan warga yang mobilitasnya lumpuh dan pekerja harian yang kehilangan pendapatan akibat harus mengantre berjam-jam di SPBU. Masalah ini harus tuntas dalam waktu sesingkat-singkatnya," tegas Abdul Hayat Gani saat menyampaikan aspirasi masyarakat Makassar.

Perindo Sulsel menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem kuota dan pemetaan distribusi spasial BBM di Makassar. Langkah penambahan stok darurat dan audit jalur penyaluran dianggap sebagai harga mati untuk menghentikan fenomena panic buying di tengah warga.

Perspektif Solusi: Mengurai Hambatan Logistik Regional

Untuk menyelesaikan polemik ini secara permanen, solusi jangka pendek seperti penambahan armada tangki BBM harus diimbangi dengan pengawasan digital yang ketat di tingkat pompa pengisian. Penyimpangan distribusi BBM bersubsidi ke sektor industri non-hak harus ditindak tegas guna memastikan alokasi BBM tepat sasaran.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama BPH Migas dan PT Pertamina Patra Niaga dituntut untuk membuka transparansi data penyaluran BBM harian. Tanpa intervensi konkrit dan radikal, kelangkaan pasokan ini berpotensi memicu efek domino berupa lonjakan inflasi daerah akibat kenaikan tarif transportasi dan harga barang pokok di akhir tahun.