Gowa — IPTU Firman Promosi ke Ditresnarkoba Polda Sulsel Bawa Gaya Humanis

GOWA — Biaya ekonomi akibat penyalahgunaan narkotika terus membebani produktivitas nasional. Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat kerugian mencapai Rp84,7 triliun per tahun, mencakup biaya kesehatan, rehabilitasi, kehilangan hari kerja, hingga penurunan kualitas sumber daya manusia. Di tengah tekanan itu, pendekatan penegakan hukum yang represif semata dinilai tak lagi memadai tanpa sinergi masyarakat. Sosok IPTU Firman, S.H., M.H.—kini promosi menuju Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan—membawa angin segar dengan model kepemimpinan humanis yang mengedepankan kolaborasi ekonomi-sosial untuk memutus rantai permintaan dan pasokan narkoba.

Dari Polres Gowa ke Level Provinsi: Skala Dampak Melebar

Selama bertugas sebagai Kasat Resnarkoba Polres Gowa, IPTU Firman tidak sekadar mencetak angka penangkapan. Ia membangun ekosistem pencegahan berbasis komunitas yang melibatkan tokoh agama, akademisi, pelajar, dan pelaku usaha lokal. Pendekatan ini relevan secara ekonomi: setiap individu yang terselamatkan dari jerat narkoba berarti mempertahankan potensi produktif dan konsumsi rumah tangga. Promosinya ke Polda Sulsel diharapkan mereplikasi model tersebut dalam skala provinsi, sehingga dampaknya terhadap iklim investasi dan produktivitas tenaga kerja di Sulawesi Selatan bisa lebih terukur.

Pendekatan Humanis: Dari Biaya Sosial ke Modal Sosial

IPTU Firman dikenal mudah ditemui dan membuka ruang dialog tanpa sekat birokrasi. Ia rutin mengisi penyuluhan di sekolah dan perguruan tinggi, dengan bahasa ekonomi sederhana: menjelaskan bahwa satu pengguna narkoba kehilangan potensi penghasilan rata-rata Rp2–3 juta per bulan, yang dalam jangka panjang menggerus tabungan keluarga dan permintaan barang lokal. Di sinilah letak konversi biaya sosial menjadi modal sosial—melalui komunikasi yang membangkitkan kesadaran ekonomi warga.

“Perang melawan narkotika bukan hanya tugas kepolisian, melainkan investasi bersama untuk melindungi aset paling berharga bangsa, yakni manusia produktif. Jika masyarakat paham dampak ekonominya, mereka akan menjadi benteng alami,” ujar IPTU Firman dalam sebuah forum diskusi dengan pelaku UMKM di Gowa.

Kinerja Berbasis Data dan Sinergi Media

Sebagai jurnalis ekonomi, penulis mencermati bahwa IPTU Firman juga aktif memanfaatkan media sebagai saluran edukasi publik. Keterbukaan data penanganan kasus, tren peredaran, dan modus operandi disampaikan secara berkala kepada insan pers. Langkah ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga membantu dunia usaha dan masyarakat mengantisipasi risiko keamanan yang dapat mengganggu aktivitas ekonomi lokal. Dalam jangka menengah, kestabilan wilayah dari ancaman narkoba menjadi salah satu indikator penilaian investor untuk masuk ke daerah.

Poin Kunci Pendekatan IPTU Firman

• Kolaborasi multipihak: Melibatkan tokoh agama, akademisi, pelajar, mahasiswa, dan pelaku usaha dalam kampanye anti-narkoba.
• Edukasi ekonomi: Memasukkan kesadaran dampak finansial narkoba ke dalam materi penyuluhan.
• Keterbukaan informasi: Menjalin komunikasi proaktif dengan media sebagai mitra strategis.
• Kepemimpinan tanpa sekat: Menghilangkan hambatan birokrasi agar masyarakat dan jurnalis mudah berinteraksi langsung.
• Pendekatan lunak namun tegas: Menindak pengedar dengan keras, sementara terhadap pengguna mengedepankan upaya rehabilitasi dan pencegahan.

Dengan penempatan baru di Ditresnarkoba Polda Sulsel, IPTU Firman akan menghadapi tantangan lebih kompleks dari jaringan pengedar berskala besar. Namun, gaya kepemimpinan humanis yang berfokus pada pencegahan dan penguatan ketahanan ekonomi masyarakat diyakini mampu menjadi pelengkap strategi penegakan hukum konvensional. Pengamat menilai, jika provinsi mampu menurunkan prevalensi penyalahgunaan narkoba sebesar 0,5% saja, potensi peningkatan produktivitas dan penghematan biaya sosial bisa mencapai puluhan miliar rupiah per tahun—angka yang signifikan bagi perekonomian daerah.