Krisis BBM Makassar, Pemda dan Pertamina Uji Skema Ganjil-Genap

Antrean panjang kendaraan bermotor kembali mengular di hampir seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Makassar dan wilayah sekitarnya. Fenomena kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), khususnya jenis solar subsidi dan pertalite, telah memicu disrupsi mobilitas warga serta menghambat distribusi logistik regional di Sulawesi Selatan. Pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan kini bergerak cepat merumuskan serangkaian kebijakan darurat guna menekan kepanikan publik.

Kronologi dan Pemicu Antrean Panjang di SPBU

Krisis antrean BBM di kawasan metropolitan Makassar bukan terjadi secara tiba-tiba, melainkan akumulasi dari tekanan rantai pasok dan dinamika konsumsi riil di lapangan. Berdasarkan evaluasi lapangan, rangkaian pemicu krisis dapat dirinci sebagai berikut:

1. Keterlambatan Pasokan Kapal Tanker: Kendala cuaca buruk di perairan transit sempat memperlambat jadwal sandar armada pengangkut BBM menuju Integrated Terminal Makassar, memicu defisit stok harian di level penyalur.
2. Lonjakan Permintaan dan Fenomena Panic Buying: Ketakutan masyarakat akan kehabisan stok mendorong pembelian berlebih di luar pola konsumsi normal, sehingga kuota harian SPBU habis dalam hitungan jam.
3. Indikasi Kebocoran BBM Bersubsidi: Adanya dugaan pelangsiran atau pembelian berulang oleh oknum tertentu menggunakan tangki modifikasi untuk disalurkan ke sektor industri ilegal.

Kombinasi faktor teknis dan perilaku pasar tersebut menyebabkan kepadatan lalu lintas di sekitar SPBU bertambah hingga radius ratusan meter, mengganggu arus kendaraan utama di jalan protokol Makassar.

Langkah Taktis: Pembentukan Satgas Terpadu

Menanggapi eskalasi krisis, Pemerintah Kota Makassar bersama PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi dan aparat kepolisian resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan BBM. Satgas ini ditugaskan untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan memverifikasi pencatatan digital setiap transaksi.

"Kami tidak mentolerir adanya praktik penimbunan atau penjualan solar subsidi yang tidak tepat sasaran. Penegakan hukum dan pengawasan digital melalui sistem Subsidi Tepat akan diperketat di setiap nozzle SPBU," tegas perwakilan Tim Satgas Pengendalian Distribusi Energi Daerah.

Satgas juga menginstruksikan pengelola SPBU untuk menolak kendaraan yang tidak terdaftar dalam sistem barcode resmi, serta membatasi volume pembelian maksimal harian bagi kendaraan angkutan barang dan pribadi.

Wacana Rekayasa Pembelian Melalui Skema Ganjil-Genap

Sebagai opsi mitigasi jangka pendek guna mengurai kepadatan fisik di SPBU, otoritas daerah mulai mengkaji implementasi skema ganjil-genap nomor plat kendaraan untuk pengisian BBM bersubsidi. Melalui skema ini, kendaraan dengan pelat nomor berakhiran ganjil hanya diizinkan mengisi BBM pada tanggal ganjil, begitu pula sebaliknya.

Langkah komprehensif yang dirancang untuk menstabilkan pasokan mencakup beberapa aspek:

• Penambahan Alokasi Harian: Penyaluran ekstra kuota hingga 15–20 persen di SPBU jalur arteri logistik utama.
• Operasional Distribusi 24 Jam: Optimalisasi pengiriman mobil tangki pada malam hari untuk meminimalkan hambatan macet perkotaan.
• Sanksi Tegas bagi SPBU Nakal: Pemutusan penyaluran BBM atau pembekuan izin operasi bagi pengelola SPBU yang terbukti melayani pelangsir ilegal.

Langkah-langkah terukur ini diharapkan dapat memulihkan stabilitas rantai pasok energi di Makassar dalam hitungan hari, sekaligus melindungi hak masyarakat berpenghasilan rendah atas akses BBM subsidi yang adil dan merata.