Krisis Listrik Nasional, Waka MPR Eddy Soeparno Desak Percepatan Transisi Energi

Jakarta – Gangguan pada sistem kelistrikan yang memicu pemadaman bergilir di sejumlah wilayah Indonesia baru-baru ini menuai perhatian serius dari kalangan legislatif. Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menanggapi penjelasan Perusahaan Listrik Negara (PLN) bersama pemerintah terkait penyebab insiden ini, yang disebut berasal dari gangguan teknis pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara. Eddy menilai situasi darurat ini bukan sekadar persoalan teknis sesaat, melainkan sebuah sirene peringatan dini bagi ketahanan energi nasional.

Dalam keterangan resminya yang diterima tim Beritainti.com pada Senin (22/6/2026), Eddy menekankan bahwa krisis listrik kali ini harus menjadi momentum evaluasi fundamentnal. Ia menyoroti bahwa akar masalah sebenarnya terletak pada struktur bauran energi Indonesia yang timpang dan rapuh. Dominasi PLTU berbahan bakar batu bara yang sedemikian besar, menurutnya, menciptakan titik kritis yang ketika terganggu akan langsung berdampak sistemik terhadap hajat hidup orang banyak.

"Kejadian pemadaman bergilir ini menunjukkan bahwa ketergantungan yang terlalu besar pada satu sumber energi menciptakan kerentanan sistemik yang harus segera diatasi," ujar Eddy.

Evaluasi Total Diperlukan

Eddy Soeparno, yang juga dikenal sebagai penggiat isu transisi energi, menyerukan agar pemerintah melakukan evaluasi total terhadap keandalan infrastruktur pembangkitan listrik yang ada saat ini. Ia mengingatkan bahwa selama pembangkit listrik di Indonesia masih bertumpu pada sumber energi fosil yang terpusat, risiko pemadaman berulang akan terus membayangi. Tak hanya itu, volatilitas harga batu bara di pasar global juga menjadi ancaman ganda yang membebani keuangan negara dan daya beli masyarakat.

Untuk itu, Waka MPR tersebut mendesak percepatan realisasi transisi energi menuju sumber-sumber yang lebih bersih, terdesentralisasi, dan berkelanjutan. Menurut laporan yang dihimpun media kami, investasi pada energi terbarukan seperti surya, bayu, dan hidro harus segera ditingkatkan secara masif agar tidak sekadar menjadi wacana di atas kertas. Ia juga menyoroti pentingnya pengembangan teknologi penyimpanan energi (battery storage) untuk mengatasi intermittency dari energi terbarukan, sehingga keandalan pasokan tetap terjaga meski sumber utamanya bersifat fluktuatif.

Eddy menambahkan, krisis ini seharusnya membuka mata para pengambil kebijakan bahwa transisi energi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditawar. "Kita tidak boleh lengah. Pemerintah dan PLN harus segera menyusun peta jalan yang lebih agresif untuk mengurangi ketergantungan pada batu bara, sembari tetap menjaga kestabilan sistem dan harga yang terjangkau bagi masyarakat," tegasnya. Ia berharap insiden ini tidak berlalu begitu saja tanpa adanya perbaikan fundamental dalam tata kelola energi nasional.