Korwil SPPG Cilacap Bantah Klaim 100 Titik Dapur Fiktif, Sebut Masih Tahap Pembangunan
Koordinator Wilayah (Korwil) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Cilacap, Yuda Prasetyo, angkat bicara mengenai polemik 100 titik SPPG yang ramai diperbincangkan. Sebelumnya, Pelaksana T
Koordinator Wilayah (Korwil) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Cilacap, Yuda Prasetyo, angkat bicara mengenai polemik 100 titik SPPG yang ramai diperbincangkan. Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Cilacap, Ammy Amalia Fatma Surya, mengungkapkan adanya dugaan titik dapur fiktif di wilayahnya yang bahkan disebut-sebut berlokasi di area pemakaman. Yuda dengan tegas membantah tudingan tersebut dan memberikan klarifikasi atas data yang beredar.
Menurut Yuda, 100 titik SPPG yang dipersoalkan oleh Plt Bupati bukanlah entitas fiktif atau bodong. Ia menjelaskan bahwa seluruh titik tersebut sebenarnya telah tercatat dalam sistem dan merupakan bagian dari perencanaan program. Hanya saja, area-area tersebut saat ini masih terikat dalam proses persiapan dan konstruksi fisik sehingga belum bisa beroperasi melayani masyarakat. Dengan demikian, statusnya belum aktif, bukan tidak ada atau palsu.
"Kalau yang dimaksud beliau 100 SPPG fiktif, itu bukan SPPG fiktif, tetapi SPPG yang masih dalam proses persiapan pembangunan," kata Yuda saat memberikan keterangan kepada awak media di Cilacap, seperti dilaporkan tim Beritainti.com, Rabu (24/6/2026).
Klarifikasi Proses Pembangunan dan Data Riil
Yuda merinci bahwa proses pembangunan dapur SPPG tidak bisa dilakukan secara serentak. Terdapat tahapan administratif dan teknis yang harus dipenuhi di lapangan sebelum dapur dinyatakan siap menyuplai makanan bergizi gratis. Perbedaan persepsi ini, menurut Yuda, muncul karena adanya miskomunikasi data antara status perencanaan dan status operasional di lapangan. Ia memastikan bahwa titik-titik yang dimaksud memiliki alamat jelas sesuai proposal dan verifikasi awal, sehingga isu lokasi dapur di kuburan dinilai terlalu mengada-ada.
Dalam laporan yang dihimpun media kami, Yuda menjelaskan bahwa setiap titik yang diusulkan harus melewati survei kelayakan. Lokasi yang tidak memenuhi standar kesehatan dan infrastruktur otomatis akan digugurkan atau direlokasi. Untuk titik-titik yang masih dalam proses pembangunan, pihaknya akan mempercepat koordinasi dengan pemerintah daerah agar dapur-dapur tersebut bisa segera berfungsi, sehingga tidak lagi menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
Comments (0)