Kementerian PU dan KPK Luncurkan SIPASTI untuk Perangi Korupsi Proyek Daerah

Jakarta – Upaya memerangi korupsi di sektor konstruksi daerah memasuki babak baru. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersiap menerapkan sistem digital canggih bernama Sistem Informasi Penilaian Asumsi Standar Harga Terintegrasi (SIPASTI) di seluruh pemerintah daerah (Pemda). Langkah ini diambil untuk memperbaiki tata kelola pengadaan proyek konstruksi sekaligus menekan potensi kebocoran anggaran sejak tahap paling awal, yaitu perencanaan.

Berdasarkan laporan yang dihimpun Beritainti.com, Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Apri Artoto, mengungkapkan bahwa sistem ini merupakan pengembangan dari SIPASTI yang telah lebih dulu sukses diadopsi di lingkungan kementeriannya. Perbedaannya, kali ini fokus penerapan diarahkan ke level pemerintah daerah yang dinilai memiliki tingkat variasi dan risiko tata kelola yang lebih kompleks. “Ini SIPASTI Pemda ini merupakan pengembangan dari SIPASTI yang sudah kita terapkan di Kementerian PU. Namun ini kita akan terapkan di Pemda yang rencananya nanti akan ada proses launching di bulan Agustus, kita akan launching dengan Pemda," ujar Apri dalam konferensi pers di kantor Kementerian PU, Jakarta, Selasa (7/7/2026).

Transformasi Digital untuk Tata Kelola Antikorupsi

SIPASTI bukan sekadar basis data harga satuan biasa. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan proses penilaian asumsi standar harga secara real-time, memungkinkan auditor dan pengawas proyek membandingkan rencana anggaran biaya (RAB) yang diajukan kontraktor dengan harga pasar yang wajar. Dengan kecerdasan buatan dan basis data terpusat, sistem ini mampu mendeteksi anomali atau mark-up harga secara dini.

“Dan yang pasti SIPASTI ini merupakan salah satu perbaikan tata kelola di tingkat pemerintah daerah,” tegas Apri, menutup keterangannya.

Sumber Beritainti.com di internal KPK menyebutkan bahwa kolaborasi ini merupakan bagian dari Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang menargetkan digitalisasi pengadaan barang dan jasa di seluruh Indonesia. Dengan adanya SIPASTI, setiap proyek infrastruktur daerah—mulai dari pembangunan jalan, jembatan, hingga irigasi—akan memiliki acuan harga yang transparan dan terstandarisasi. Hal ini diharapkan dapat menutup celah negosiasi gelap antara oknum pejabat daerah dan penyedia jasa.

Peluncuran perdana sistem ini pada Agustus 2026 nanti akan diikuti dengan serangkaian pelatihan dan pendampingan intensif bagi aparatur sipil negara (ASN) di daerah. Kementerian PU dan KPK sepakat bahwa implementasi teknologi tanpa penguatan kapasitas sumber daya manusia tidak akan berjalan optimal. Beberapa daerah percontohan telah dipilih untuk menjadi proyek percontohan, meskipun daftar pastinya belum dirilis ke publik.

Pengamat kebijakan publik menilai langkah ini strategis namun menuntut komitmen politik yang tinggi. "SIPASTI hanya akan seefektif kemauan kepala daerah untuk menggunakannya dengan jujur. Jika tidak, sistem secanggih apa pun hanya akan menjadi alat administrasi baru yang diabaikan," ujar seorang analis yang dihubungi Beritainti.com secara terpisah. Meski demikian, integrasi data antara kementerian pusat dan KPK memberikan lapisan pengawasan ganda yang sulit ditembus. Setiap lonjakan harga yang tidak wajar akan otomatis menjadi tanda bahaya yang langsung terpantau pusat.

Dengan target peluncuran kurang dari dua bulan, publik kini menanti apakah jurus digital ini mampu menjadi tameng efektif melawan budaya korupsi proyek yang telah lama mengakar di sejumlah daerah. Panggung Agustus 2026 akan menjadi ujian perdana bagi komitmen baru antara pusat dan daerah dalam membangun infrastruktur yang benar-benar bebas dari noda manipulasi anggaran.