JAYAPURA — AMPERAMADA Desak Pemerintah Akui Ketidakadilan Ekologis di Papua

Gelombang demonstrasi kembali memadati ruas jalan utama Kota Jayapura. Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pemuda Peduli Lingkungan dan Hak Masyarakat Adat Papua (AMPERAMADA) melakukan aksi jalan kaki dari Auditorium Universitas Cenderawasih (Uncen) menuju Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP). Aksi yang bertepatan dengan momentum peringatan Salib Merah di Tanah Papua ini menjadi panggung pengungkapan atas rentetan krisis ekologi, ekspansi modal, dan dugaan pelanggaran hak-hak masyarakat adat yang dinilai semakin terstruktur.

Massa aksi menilai bahwa narasi pembangunan nasional yang didorong oleh Jakarta acapkali mengabaikan eksistensi sosial-kultural warga lokal. Kebijakan pembangunan skala besar justru memicu penggusuran ruang hidup masyarakat adat, mengabaikan hukum adat yang telah bertahan secara turun-temurun, serta memperparah laju deforestasi di wilayah paling timur Indonesia tersebut.

Dilema Proyek Strategis Nasional dan Krisis Ekologi

Dalam beberapa tahun terakhir, integrasi Papua ke dalam agenda ekspansi ekonomi berbasis sumber daya alam kian masif melalui skema Proyek Strategis Nasional (PSN). Kebijakan yang awalnya digadang-gadang sebagai penopang ketahanan pangan dan energi nasional ini ditengarai memicu kerusakan ekosistem yang sistematis dan berdampak panjang.

AMPERAMADA memaparkan bahwa alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan skala besar tidak hanya menghilangkan vegetasi alamiah Papua, tetapi juga mengancam keberlangsungan hidup warga lokal yang bergantung sepenuhnya pada hasil alam. Analisis lapangan menunjukkan ketimpangan yang tajam antara janji kesejahteraan dan realitas kerusakan lingkungan.

Koordinator lapangan aksi, Melki Sirmi, secara tegas mengkritik bias kepentingan yang mendasari berbagai proyek ekspansif pemerintah pusat di Tanah Papua.

“Hari ini, proyek yang katanya akan menjadi sumber pangan dunia malah menjadi sumber bencana bagi manusia, ekologi, dan memperparah krisis iklim. Kita paham situasi ini, kita mengerti dan sadar bahwa watak kolonialisme adalah pola yang digunakan untuk mengambil hak atas ‘mama’ yang kita sebut sebagai Tanah Papua,” ujar Melki Sirmi di depan Gedung DPRP.

Konvergensi Militerisme dan Dominasi Modal

Secara analitis, dinamika konflik di Papua tidak dapat dilepaskan dari keterkaitan erat antara pendekatan keamanan (security approach) dan pengamanan aset kapital. AMPERAMADA menggarisbawahi bagaimana pengerahan aparat militer di kawasan industri ekstraktif kerap digunakan untuk meredam resistensi masyarakat adat yang berupaya mempertahankan tanah ulayat mereka.

Penempatan personil keamanan di lokasi-lokasi proyek strategis sering kali memperlihatkan ketimpangan relasi kuasa. Ketika masyarakat lokal mencoba menuntut hak atas tanah ulayat, pendekatan represif acap kali menjadi jawaban yang mereka terima dari instrumen negara.

“Pucuk senjata beradu dengan keringat dan air mata masyarakat adat yang mempertahankan haknya dan hak bagi generasi selanjutnya. Laju deforestasi di Tanah Papua berjalan beriringan dengan persoalan keamanan dan konflik yang tiada henti di wilayah masyarakat adat,” tegas Sirmi.

Tuntutan Pengakuan Ketidakadilan Ekologis

Isu utama yang diusung oleh gerakan AMPERAMADA tidak sekadar berkisar pada penolakan fisik terhadap proyek-proyek tertentu, melainkan tuntutan pengakuan secara fundamental oleh Pemerintah Republik Indonesia atas ketidakadilan struktural yang telah berlangsung lama. Filosofi 'Mama' yang dianut masyarakat adat Papua merepresentasikan bumi sebagai sumber kehidupan utama yang tidak boleh diperjualbelikan demi kepentingan ekonomi sesaat.

Para analis sosial-politik menilai, apabila pemerintah terus memaksakan pendekatan pembangunan top-down tanpa keterlibatan bermakna (meaningful participation) dari masyarakat adat, maka eskalasi konflik di Papua diprediksi akan terus berulang. Evaluasi menyeluruh terhadap status Proyek Strategis Nasional dan penghentian pendekatan militeristis menjadi syarat mutlak jika pemerintah berkomitmen menyelesaikan akar masalah di Tanah Papua secara adil dan bermartabat.