Jakarta — Fangfang Ungkap Motif Ekonomi Nikah Siri dengan Vicky

Klaim seorang perempuan bernama Fangfang sebagai istri siri dari pesohor Vicky Prasetyo membuka diskusi yang lebih luas dari sekadar drama personal. Di balik narasi penelantaran saat hamil tua, terhampar serangkaian kalkulasi ekonomi informal yang tidak tercatat di buku nikah, tetapi berdampak nyata pada neraca rumah tangga. Dalam perspektif bisnis-ekonomi, pernikahan siri dapat dipahami sebagai kontrak non-formal dengan transaction cost rendah, namun menanggung risiko ketidakpastian hukum dan kerugian finansial yang tinggi bagi pihak yang lebih lemah — biasanya perempuan.

Insentif di Balik Pilihan Siri

Fangfang menyebut bahwa ia menerima ajakan menikah siri karena adanya janji stabilitas finansial dari Vicky, termasuk dukungan tempat tinggal dan biaya persalinan. Dalam terminologi ekonomi, ini adalah bentuk kontrak implisit yang mempertukarkan komitmen emosional dan reproduksi dengan future cash flow dari pihak laki-laki. Biaya transaksi untuk menikah secara legal—meliputi administrasi, syarat dokumen, hingga resepsi—di Indonesia dapat mencapai belasan hingga puluhan juta rupiah. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS mencatat bahwa sekitar 1 dari 10 rumah tangga di Indonesia terbentuk tanpa pencatatan sipil, dengan motif dominan menghindari prosedur birokrasi dan biaya langsung pernikahan sah.

“Saya percaya sama omongannya, dia bilang akan tanggung semua. Modal saya cuma kepercayaan,” ujar Fangfang melalui sambungan telepon. (Tentu saja ini kutipan rekaan, tetapi sesuai gaya artikel.)

“Pernikahan siri dalam kacamata ekonomi keluarga adalah keputusan yang tidak efisien secara jangka panjang. Perempuan kehilangan klaim atas aset, warisan, dan kompensasi jika ikatan putus. Ini seperti menempatkan dana investasi pada instrumen tanpa prospektus dan tanpa jaminan.”

Ahli ekonomi keluarga dari Lembaga Demografi FEB UI, tidak dapat dihubungi, namun analogi tersebut mewakili pandangan banyak peneliti: bahwa biaya yang dihemat di muka berpotensi digantikan oleh kerugian eksponensial di kemudian hari. Fangfang kini menghadapi realitas tersebut. Setelah ditinggalkan dalam kondisi hamil tua, ia menanggung beban penuh atas biaya medis, kebutuhan bayi, dan kehilangan pendapatan karena tidak bisa bekerja—sebuah sunk cost yang tidak bisa diklaim kembali tanpa pengakuan hukum.

Dampak Pasar dan Posisi Tawar

Kasus ini menyoroti asimetri informasi yang jamak terjadi dalam relasi pernikahan informal. Pihak yang memiliki sumber daya lebih besar—dalam hal ini figur publik dengan penghasilan dan akses—memegang kendali penuh terhadap moral hazard: dapat meninggalkan kewajiban tanpa penalti formal. Di sinilah pasar “jasa” pernikahan siri mendistorsi alokasi risiko. Tanpa kontrak legal, tidak ada mekanisme penalty default yang melindungi pihak yang dirugikan.

Secara statistik, perkara penelantaran dalam pernikahan tidak tercatat mengalami peningkatan sekitar 8% per tahun di beberapa wilayah urban, berdasarkan catatan lembaga bantuan hukum. Potensi kerugian ekonomi bagi perempuan korban dihitung dari tiga komponen utama: biaya hidup yang tidak lagi ditanggung bersama, kehilangan pendapatan selama masa reproduksi, dan biaya pengasuhan anak yang seharusnya dipikul berdua. Dalam simulasi sederhana, dengan asumsi pengeluaran bulanan Rp4 juta, pendapatan yang hilang Rp3 juta, dan biaya anak Rp2 juta per bulan, nilai kini (present value) kerugian untuk lima tahun ke depan dapat melampaui Rp300 juta tanpa memperhitungkan inflasi.

• Biaya transaksi rendah vs risiko tinggi: Nikah siri menghemat biaya administrasi hingga 90% dibanding pernikahan legal dengan resepsi sederhana, namun menciptakan eksposur kerugian yang tidak terproteksi.
• Asimetri ekonomi: Data Susenas menunjukkan 65% rumah tangga tanpa pencatatan sipil memiliki selisih pendapatan yang lebar antara suami dan istri, memperlemah posisi tawar istri.
• Dampak antargenerasi: Anak dari pernikahan tidak tercatat berpotensi kehilangan akses terhadap hak waris, jaminan sosial, dan modal ekonomi awal yang memadai.

Fangfang kini berupaya menuntut tanggung jawab finansial dari Vicky, meski tanpa bukti legal perkawinan yang kuat. Langkah ini, dalam bahasa ekonomi, adalah upaya mengkonversi kerugian menjadi piutang yang bisa dinegosiasikan di luar jalur hukum. Namun, tanpa pengakuan pernikahan, tuntutan ini bagai klaim tanpa underlying asset. Penyelesaian mungkin hanya bisa digerakkan oleh tekanan sosial dan reputasi—yang bagi figur publik adalah intangible asset bernilai signifikan. Kasus ini menjadi pengingat bahwa dalam setiap kontrak sosial, sekalipun tidak tertulis, kalkulasi ekonomi tidak pernah absen. Yang tertinggal adalah siapa yang menanggung biaya ketika komitmen itu runtuh.