Akademisi Binus Peringatkan Tren Kudeta Global dan Militerisasi Jabatan Sipil

JAKARTA — Fenomena kembalinya kekuatan militer ke panggung politik global kini menjadi perhatian serius kalangan akademisi Indonesia. Muhammad Reza Syarifuddin Zaki, akademisi dari Fakultas Hukum Bisnis Universitas Bina Nusantara (Binus), menyampaikan analisis bahwa dunia sedang menyaksikan gelombang baru intervensi militer yang mengikis supremasi sipil. Ia mendesak para pemangku kebijakan di Tanah Air untuk tidak menutup mata terhadap tren yang dinilainya sebagai gejala resesi demokrasi ini, terutama setelah peristiwa serupa mulai mencuat di kawasan Asia Tenggara.

Peningkatan Intervensi Militer di Arena Global

Dalam paparan analisisnya, Reza menyoroti bahwa dalam satu dekade terakhir, pola kudeta dan perluasan peran militer di ranah sipil tidak lagi terisolasi di kawasan rawan konflik, namun justru merambah negara-negara dengan tradisi demokrasi yang sebelumnya dianggap mapan. Ia merinci setidaknya terdapat tiga fase kronologis yang perlu dicermati:

1. Gelombang Kudeta di Asia Tenggara: Reza menunjuk pada krisis politik di Myanmar dan Thailand sebagai bukti paling dekat bahwa militer di kawasan Asia Tenggara masih memiliki hasrat kuat untuk merebut atau mengontrol otoritas sipil. Normalisasi darurat militer di negara-negara tersebut menjadi preseden berbahaya bagi stabilitas regional.
2. Meluasnya Peran Militer di Jabatan Sipil: Tidak hanya melalui kudeta terbuka, gejala yang lebih subtil adalah penempatan perwira aktif atau purnawirawan di pos-pos strategis pemerintahan sipil. Hal ini menciptakan dualisme kewenangan dan berpotensi mendistorsi fungsi birokrasi yang seharusnya akuntabel kepada publik.
3. Dampak Ekonomi dan Risiko Investasi: Dari sisi ekonomi-politik, meningkatnya intervensi militer menyebabkan volatilitas pasar yang tinggi dan penurunan persepsi positif investor. Negara dengan indeks demokrasi yang mengalami degradasi kerap mengalami capital outflow dan kenaikan risiko premi investasi secara signifikan.

Data Statistik dan Korelasi Geopolitik

Berdasarkan data yang dikutip dari indeks demokrasi global, Reza menekankan bahwa negara-negara yang mengalami kemunduran demokrasi akibat militerisasi menunjukkan performa ekonomi yang lebih buruk dibandingkan negara demokrasi stabil. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) riil di negara-negara pasca-kudeta rata-rata terkontraksi hingga 2-4% dalam dua tahun pertama, yang diikuti dengan depresiasi mata uang lokal dan lonjakan inflasi akibat disrupsi rantai pasok. Indonesia, sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, dinilai memiliki kerentanan reputasi jika abai terhadap isu ini.

Outlook Stabilitas dan Rekomendasi Kebijakan

Reza menegaskan bahwa demokrasi Indonesia yang telah matang pasca-reformasi harus dijaga dengan memperkuat pagar konstitusional. Ia merekomendasikan penguatan pengawasan terhadap revisi undang-undang yang berpotensi memperluas kewenangan operasional militer di luar fungsi pertahanan. Dari perspektif bisnis, stabilitas politik adalah prasyarat utama bagi iklim investasi yang sehat. Ketidakpastian akibat politisasi militer dapat meningkatkan country risk premium dan menghambat target masuknya investasi asing langsung sebesar 1.200-1.400 triliun rupiah yang telah dicanangkan pemerintah. “Dunia usaha membutuhkan kepastian supremasi hukum sipil, bukan heroisme militer di luar domainnya,” tegas Reza, menggarisbawahi urgensi isu ini bagi masa depan ekonomi nasional.