JAKARTA - Pemilihan komisaris di sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) belakangan menuai sorotan publik. Kritik muncul karena beberapa figur yang menduduki posisi strategis tersebut dinilai tidak memiliki kesesuaian antara latar belakang pengalaman dan kompetensi inti dengan bidang usaha perusahaan yang diawasinya.
Menanggapi polemik ini, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, akhirnya memberikan penjelasan terkait landasan pemilihan tersebut. Berdasarkan laporan yang dihimpun media kami
Perspektif Segar dan Alternatif Solusi
Modal dasar pertama yang ditekankan oleh Bakom adalah pentingnya membawa perspektif baru ke dalam ruang dewan komisaris. Qodari menuturkan, penunjukan figur dari beragam latar belakang bukanlah sebuah kesalahan prosedural, melainkan strategi yang disengaja untuk memperkaya sudut pandang perusahaan dalam mengawal agenda pemerintah.
Lebih lanjut, ia mencontohkan pengalaman pribadinya saat dipercaya menjadi komisaris di salah satu BUMN. Ia mengakui secara terbuka bahwa kala itu dirinya tak memiliki pengalaman spesifik yang sejalan dengan inti bisnis perusahaan tersebut. Namun, justru di titik inilah peran strategisnya sebagai komisaris menemukan relevansinya.
"Saya sendiri ketika jadi komisaris di BUMN itu, pengalaman saya tidak sesuai dengan inti bisnis perusahaannya. Tapi, justru di situlah peran saya sebagai komisaris untuk memberikan alternatif solusi. Perusahaan jadi punya perspektif yang banyak dalam memandang suatu masalah dan mencari solusi," jelas Qodari dalam keterangannya yang dilaporkan media kami.
Representasi Kepentingan Negara
Modal dasar kedua adalah fungsi komisaris sebagai representasi negara untuk memastikan tata kelola perusahaan tetap searah dengan kebijakan pemerintah. Bakom menilai bahwa dewan komisaris tidak hanya berfungsi sebagai pengawas teknis bisnis semata, melainkan juga sebagai jembatan yang menghubungkan visi korporasi dengan misi pembangunan nasional. Dengan demikian, penempatan figur-figur yang mampu membaca arah kebijakan makro menjadi krusial untuk menyeimbangkan antara orientasi profit dan dampak sosial ekonomi yang lebih luas.
Penjelasan dari Bakom ini diharapkan mampu meredam anggapan bahwa proses seleksi komisaris BUMN dilakukan secara sembarangan. Pemerintah melalui Bakom menegaskan bahwa inovasi dalam perspektif pengawasan menjadi kunci untuk menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks, melampaui kotak-kotak keahlian industri yang konvensional.
Comments (0)