Kualitas Komisaris Dilihat dari Perspektif, Bukan Sekadar Pengalaman: Bakom Buka Suara

Jakarta, Beritainti.com – Polemik mengenai penunjukan sejumlah komisaris di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus bergulir. Publik mempertanyakan rekam jejak beberapa figur yang dinilai tidak memiliki latar belakang atau pengalaman yang linear dengan bisnis inti perusahaan pelat merah yang mereka tempati. Menanggapi hal ini, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, akhirnya angkat bicara.

Dalam keterangannya, Qodari menegaskan bahwa penunjukan komisaris dengan latar belakang yang heterogen merupakan strategi yang disengaja. Pemerintah, menurutnya, ingin menyuntikkan perspektif baru ke dalam ruang rapat direksi BUMN untuk memastikan agenda strategis nasional dapat terwujud dengan pengawasan yang lebih komprehensif. Ia menolak anggapan bahwa seorang komisaris harus selalu berasal dari industri yang sama persis dengan perusahaan yang diawasinya.

Bukan soal Kesamaan, Melainkan Kelengkapan Perspektif

Qodari menjelaskan bahwa fungsi dewan komisaris bukan hanya mengawasi operasional teknis, melainkan juga memberikan nasihat kebijakan makro. Dengan menghadirkan tokoh dari berbagai latar belakang—baik itu politik, akademisi, maupun birokrat—perusahaan diharapkan tidak lagi berpikir dalam sekat-sekat konvensional.

“Saya sendiri pernah menjadi komisaris di salah satu BUMN. Memang kita tidak memiliki pengalaman teknis yang persis di inti bisnisnya. Tetapi di situlah letak nilainya. Kita membawa cara pandang alternatif. Perusahaan jadi tidak homogen dalam melihat masalah dan mencari solusi,” ujar Qodari dalam pernyataan resmi yang dikutip media kami, Kamis.

Ia menekankan bahwa keragaman latar belakang justru mencegah terjadinya "groupthink" di tingkat komisaris, di mana semua anggota memiliki cara pandang yang seragam sehingga potensi risiko strategis kerap terabaikan. Dengan adanya perspektif dari luar industri, dewan komisaris dapat mempertanyakan asumsi-asumsi dasar yang selama ini dianggap tabu atau tidak tersentuh oleh para teknokrat.

Selain itu, Qodari berpendapat bahwa peran komisaris adalah menjembatani kebijakan publik dengan tata kelola korporasi. Bukan tidak mungkin, mereka yang dianggap tidak "nyambung" justru memiliki kepekaan tinggi terhadap dampak sosial dan ekonomi dari setiap keputusan bisnis yang diambil. "Kita membutuhkan mata yang bisa melihat dari luar kotak, itulah kontribusi yang saya dan kolega-kolega lain berikan," imbuhnya.

Meski demikian, ia tidak memungkiri bahwa penunjukan tersebut harus tetap diiringi dengan integritas dan kapasitas individu yang mumpuni. Qodari menegaskan, perdebatan publik ini sejatinya menyehatkan iklim transparansi, selama tidak mereduksi makna pengawasan hanya sebatas kesesuaian gelar akademik atau catatan pekerjaan masa lalu. Laporan Beritainti.com akan terus memantau dinamika penempatan jabatan strategis di BUMN dan dampaknya terhadap kinerja perusahaan.