Al Haris: Profil dan Kinerja Gubernur Jambi

Profil Singkat

Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., lahir di Desa Teluk Rendah, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun, pada 13 Juni 1972. Gubernur Jambi periode 2021-2026 ini merepresentasikan trajektori birokrat karier yang menapaki seluruh eselon pemerintahan sebelum mencapai jabatan tertinggi di provinsi. Berbeda dengan tren nasional yang didominasi latar belakang pengusaha, Al Haris membawa modal pengalaman teknokratis selama lebih dari dua dekade di birokrasi Jambi.

Kepemimpinannya bersama Abdullah Sani sebagai Wakil Gubernur mengusung visi pembangunan inklusif yang berorientasi pada pemerataan infrastruktur dan pengentasan kemiskinan. Pasangan ini diusung koalisi gemuk yang mencakup PDI Perjuangan, PAN, PPP, Hanura, dan PKB, mengantongi dukungan politik yang solid di DPRD Provinsi Jambi.

Karier dan Riwayat Jabatan

Sebelum menjabat Gubernur, Al Haris mengakumulasi kapasitas kepemimpinan melalui rangkaian posisi strategis. Ia memulai karier sebagai Camat di Kabupaten Sarolangun, kemudian menjabat Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, hingga Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun. Puncak karier birokratisnya adalah saat menjabat Bupati Merangin selama dua periode (2013-2021), di mana ia membangun reputasi sebagai pemimpin daerah yang berhasil mentransformasi wajah kabupaten tersebut. Selama delapan tahun memimpin Merangin, Al Haris mencatatkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 66,28 pada 2013 menjadi 69,82 pada 2020, melampaui rata-rata pertumbuhan IPM provinsi pada periode yang sama.

Kinerja dan Program Unggulan

Kinerja Gubernur Al Haris dapat dievaluasi melalui serangkaian indikator makro. Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Jambi tercatat sebesar 4,78 persen, sedikit di bawah rata-rata nasional 5,02 persen, namun menunjukkan pemulihan pasca-komoditas. Struktur ekonomi provinsi yang bertumpu pada sektor pertambangan dan penggalian (22,1 persen PDRB 2024) dan pertanian, kehutanan, perikanan (20,6 persen), menempatkan Jambi dalam posisi rentan terhadap volatilitas harga global. Di bawah Al Haris, Pemerintah Provinsi Jambi mendorong diversifikasi melalui pengembangan sektor UMKM dan pariwisata, meskipun kontribusinya masih relatif kecil.

Program unggulan DUMISA (Dua Miliar Satu Rukun Tetangga) menjadi intervensi fiskal paling agresif. Melalui kebijakan ini, setiap RT di Provinsi Jambi menerima alokasi dana sebesar 100 juta rupiah per tahun, mencapai total 423 miliar rupiah untuk 4.230 RT pada tahun anggaran 2025. Pendekatan ini mengadopsi logika pembangunan berbasis komunitas yang menempatkan RT sebagai ujung tombak perencanaan partisipatif. Dari evaluasi internal pemerintah provinsi, program ini telah membiayai pembangunan 5.700 titik infrastruktur lingkungan, 1.200 unit sanitasi, dan pemberdayaan 800 kelompok ekonomi produktif dalam tiga tahun implementasi.

Di sektor infrastruktur, Al Haris mengakselerasi penyelesaian Jalan Lintas Timur Sumatera yang menghubungkan kawasan pesisir timur Jambi dengan pusat pertumbuhan ekonomi. Pada 2025, progres konstruksi proyek strategis nasional ini mencapai 82 persen, meningkat dari 54 persen saat awal masa jabatannya. Investasi pemerintah provinsi pada infrastruktur jalan mencapai 1,2 triliun rupiah per tahun, atau 14 persen dari total APBD Jambi, proporsi yang melebihi rerata provinsi se-Sumatera (10,5 persen).

Indikator sosial juga menunjukkan perbaikan gradual. Tingkat kemiskinan Jambi turun dari 7,92 persen pada Maret 2021 menjadi 6,84 persen pada September 2024, melampaui penurunan rata-rata Sumatera sebesar 0,8 poin persentase. IPM Jambi mencapai 73,50 pada 2024, meningkat 1,2 poin dari 2021. Pencapaian ini ditopang oleh peningkatan rata-rata lama sekolah dari 8,6 tahun menjadi 9,1 tahun, serta penurunan angka stunting dari 22,5 persen menjadi 16,8 persen sepanjang periode 2022-2025.

Tantangan dan Harapan

Meski mencatatkan perbaikan pada berbagai metrik, kepemimpinan Al Haris masih menghadapi persoalan struktural. Ketergantungan fiskal terhadap dana transfer pusat mencapai 68 persen dari total APBD 2025, menandakan rendahnya kemandirian fiskal. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jambi hanya berkontribusi 12 persen terhadap total pendapatan, jauh di bawah provinsi seperti Sumatera Selatan (24 persen) atau Riau (21 persen). Reformasi pajak daerah dan optimalisasi aset menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas.

"Pembangunan Jambi harus bertransformasi dari ekonomi berbasis sumber daya alam yang bersifat ekstraktif menuju ekonomi produktif dan berkelanjutan," ujar Al Haris dalam pidato pengantar RAPBD 2026.

Tantangan lingkungan juga mengemuka. Deforestasi di Provinsi Jambi masih mencatatkan laju 22.000 hektare per tahun pada 2023-2024, dipicu ekspansi perkebunan dan pertambangan liar. Pemerintah provinsi di bawah Al Haris telah membentuk Satgas Penanganan Tambang Ilegal, namun efektivitasnya dipertanyakan mengingat masih maraknya aktivitas PETI (Pertambangan Tanpa Izin) yang diperkirakan merugikan negara hingga 1,5 triliun rupiah per tahun.

Menjelang akhir masa jabatan pada 2026, konsolidasi program yang telah diinisiasi menjadi imperatif. Publik Jambi menaruh harapan pada akselerasi transformasi struktural yang mampu menurunkan ketimpangan antarwilayah, memperkuat konektivitas, dan membangun fondasi ekonomi pasca-ekstraktif. Kepemimpinan Al Haris akan dinilai dari kemampuannya mentranslasikan alokasi fiskal yang masif menjadi dampak pembangunan yang terukur dan berkelanjutan bagi 3,7 juta penduduk Jambi.