Irjen Pol. Mohammad Iqbal: Profil dan Kinerja Kapolda Riau

Profil Singkat

Irjen Pol. Mohammad Iqbal adalah perwira tinggi Polri yang menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau. Lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1991 ini dikenal sebagai figur humas yang cakap, dengan pengalaman panjang mengelola komunikasi strategis di tubuh Polri. Sebelum bertugas di Riau, Iqbal menempati posisi penting di Mabes Polri sebagai Kepala Divisi Humas (Kadiv Humas), di mana ia memimpin transformasi komunikasi digital kepolisian di tengah sorotan publik yang semakin kritis. Penunjukannya sebagai Kapolda Riau menandai peralihan dari ranah komunikasi ke kepemimpinan teritorial penuh, menguji kapasitasnya dalam penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan di salah satu provinsi strategis di Pulau Sumatera.

Karier dan Riwayat Jabatan

Iqbal membangun karier yang solid di berbagai posisi strategis. Berikut sejumlah jabatan kunci yang pernah diembannya:

• Kapolres Metro Jakarta Pusat: menghadapi dinamika keamanan ibu kota, termasuk aksi unjuk rasa besar.
• Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo PID) Divisi Humas Polri: mengoordinasikan penerangan publik di tingkat pusat.
• Kepala Divisi Humas (Kadiv Humas) Polri pada 2021–2023: memimpin rebranding komunikasi Polri di era digital, merespons krisis kepercayaan publik terhadap institusi.
• Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 2023–2024: menangani keamanan destinasi wisata internasional dan konflik sosial lokal.
• Kapolda Riau sejak 2024: memimpin wilayah dengan kompleksitas tinggi terkait kejahatan transnasional, kebakaran lahan, dan konflik agraria.

Di perjalanannya, Iqbal juga pernah menempuh pendidikan di Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas). Pengalaman sebagai Sestama Lemhannas turut memperkuat perspektif geopolitik dan ketahanan nasionalnya, yang kini diterapkan dalam mengelola keamanan di Riau, provinsi perbatasan dengan Selat Malaka yang menjadi jalur vital ekonomi global.

Kinerja dan Program Unggulan

Sejak menjabat, Irjen Iqbal memperkenalkan pendekatan “humanis-presisi” yang menekankan penegakan hukum berbasis data, dialog publik, dan kehadiran polisi yang responsif. Berdasarkan data Polda Riau tahun 2025, tingkat kejahatan konvensional mengalami penurunan 12,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dengan angka penyelesaian perkara (clearance rate) mencapai 68 persen—di atas rata-rata nasional sebesar 64 persen.

Program unggulan yang ditekankan meliputi:

• Operasi Lancang Kuning: operasi gabungan memberantas peredaran narkotika di jalur perairan Riau. Selama semester pertama 2025, operasi ini menyita barang bukti sabu seberat 43 kilogram dan mengungkap tiga jaringan internasional yang memanfaatkan pelabuhan tikus di pesisir timur Sumatera.
• Kampung Tangguh Narkoba: pembentukan 28 desa binaan yang melibatkan tokoh adat dan pemuda setempat dalam deteksi dini, menurunkan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di wilayah perdesaan sebesar 9 persen.
• Sistem Manajemen Karhutla Terintegrasi: bersinergi dengan Badan Restorasi Gambut dan Manggala Agni, Polda Riau di bawah komando Iqbal menurunkan titik panas (hotspot) sebesar 34 persen pada musim kemarau 2025 melalui patroli terpadu dan penegakan hukum tanpa kompromi terhadap korporasi pembakar lahan.
• Program “Balai Polisi”: optimalisasi 118 balai pertemuan di desa-desa sebagai ruang mediasi dan restorative justice, menyelesaikan 412 perkara ringan di luar pengadilan sepanjang 2025.

Tantangan dan Harapan

Posisi Riau sebagai gerbang Selat Malaka menjadikan provinsi ini rentan terhadap penyelundupan manusia, perdagangan ilegal satwa liar, dan peredaran narkotika bernilai fantastis. Angka kejahatan siber juga naik 22 persen pada 2025, memerlukan peningkatan kapasitas forensik digital Polda Riau yang masih terbatas. Sementara itu, dinamika politik lokal menjelang Pilkada 2025 membutuhkan netralitas dan manajemen konflik yang presisi.

Di sisi internal, Irjen Iqbal mendorong reformasi kultur kepolisian dengan memperkuat pengawasan Propam dan membuka kanal pengaduan publik yang transparan. Harapan publik tertuju pada kemampuannya membalikkan persepsi lama terhadap Polda Riau yang sempat tercoreng kasus-kasus oknum beberapa tahun silam. Dengan latar belakang humas yang kuat, Iqbal diharapkan mampu membangun kembali kepercayaan warga dan memposisikan Polda Riau sebagai institusi modern yang melayani—bukan sekadar menindak.