Bos PPI Sebut PKB Partai Kalah Pilpres, Tak Berhak Bilang PDIP Abu-abu

Jakarta - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) belakangan melontarkan pernyataan yang menyinggung posisi PDIP yang dinilai "abu-abu" dalam menyikapi pemerintahan saat ini. Namun, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, menegaskan bahwa PKB sejatinya tidak memiliki kapasitas dan hak moral untuk menggugat sikap politik partai berlambang banteng tersebut.

Menurut Adi, hak untuk mendesak PDIP agar tidak bersikap ambigu hanya dimiliki oleh partai yang memenangi kontestasi Pilpres. Dalam hal ini, Gerindra sebagai partai penguasa yang memiliki legitimasi penuh untuk mempertanyakan arah politik PDIP, bukan partai lain, termasuk PKB.

"Yang berhak mendesak PDIP jangan abu-abu itu tentu saja cuma Gerindra sebagai partai pemenang pilpres, bukan yang lain. Pada saat bersamaan, banyak juga yang bertanya kritis, PKB atas nama siapa mendesak PDIP agar tak abu-abu. Mengingat PKB partai yang kalah pilpres seperti PDIP,"

tegas Adi Prayitno saat dihubungi media kami, Sabtu (20/6/2026).

Pernyataan Adi ini sekaligus menggarisbawahi bahwa kedua partai, PKB dan PDIP, sama-sama berada di kubu yang kalah dalam pertarungan pemilihan presiden. Dengan realitas politik tersebut, Adi menilai langkah PKB melontarkan kritik justru kontraproduktif dan tidak relevan, karena posisi tawarnya di panggung politik nasional tidak jauh berbeda dengan PDIP.

Analis politik dari PPI itu menambahkan, publik justru banyak yang mempertanyakan motif di balik manuver PKB tersebut. Sebab, dalam dinamika koalisi dan oposisi pascapilpres, PKB juga masih belum sepenuhnya menunjukkan sikap politik yang tegas dan konsisten di berbagai isu strategis. Alih-alih menyasar PDIP, PKB seharusnya berkaca pada posisinya sendiri yang juga rentan disorot.

Di sisi lain, Adi mengapresiasi langkah partai-partai lain yang lebih memilih menghormati sikap kritis PDIP terhadap kebijakan pemerintah. Ia mencontohkan sikap PAN yang memilih untuk tidak mempermasalahkan aksi-aksi kader PDIP yang menyuarakan kritik, karena menganggap hal tersebut sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang wajar.

Situasi ini menunjukkan bahwa peta politik koalisi pascapilpres masih cair dan menyisakan ketegangan antarpartai. PKB, yang sempat berseberangan di Pilpres, kini mencoba membangun citra sebagai poros penyeimbang. Namun, langkah menyasar PDIP justru dinilai kurang tepat dan hanya akan memicu polemik yang tidak perlu di tengah tantangan besar yang dihadapi bangsa.

Dengan dinamika tersebut, Adi mengimbau agar seluruh partai politik fokus pada agenda-agenda produktif dan tidak saling menjatuhkan tanpa dasar legitimasi yang kuat. Bagi PKB, memperkuat konsolidasi internal dan memperjelas sikap politiknya sendiri dinilai jauh lebih mendesak ketimbang menggugat posisi partai lain yang senasib sebagai pihak yang kalah dalam Pilpres.