Biaya Visa Meroket, Pekerja Asing di Jepang Makin Terhimpit

Srijana Sunar, perempuan asal Nepal berusia 29 tahun, tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya saat mengetahui biaya perpanjangan visa di Jepang melonjak drastis. "Saya kaget. Terlalu mahal jika harus membayar 100.000 yen (sekitar 10 juta Rupiah) untuk memperpanjang visa setiap tiga tahun," ungkapnya kepada media kami.

Sunar telah bekerja di berbagai pabrik di Jepang sejak tahun 2018 dengan gaji bulanan sebesar 145.000 yen, atau setara dengan 16 juta Rupiah. Pengalaman bertahun-tahun sebagai pekerja migran tidak menyiapkannya menghadapi kenyataan pahit ini.

Pemerintah Jepang pada akhir Mei 2026 resmi mengesahkan undang-undang yang menaikkan biaya maksimum untuk perubahan status izin tinggal dan perpanjangan masa tinggal. Aturan baru ini melipatgandakan tarif hingga sepuluh kali lipat, dari yang sebelumnya hanya 10.000 yen menjadi 100.000 yen. Kebijakan tersebut dijadwalkan mulai berlaku paling lambat pada akhir Maret 2027.

Upaya keras saya selama bertahun-tahun tidak mendapat penghargaan dari masyarakat Jepang.

Kekecewaan serupa juga dirasakan oleh suami Srijana, Spandan Sunar. Pria yang telah menetap di Jepang sejak 2016 dan bekerja di perusahaan transportasi serta sekolah bahasa Jepang ini mengungkapkan rasa frustrasinya kepada media kami. Baginya, kebijakan baru ini menjadi bukti nyata bahwa kontribusi pekerja asing tidak sepenuhnya dihargai.

Kondisi ini mencerminkan paradoks yang sedang dihadapi Jepang. Di satu sisi, negara dengan populasi menua ini sangat membutuhkan tenaga kerja asing untuk menopang perekonomiannya. Namun di sisi lain, berbagai kebijakan dan dinamika sosial justru membuat banyak pekerja migran merasa tidak betah dan mempertimbangkan untuk meninggalkan Negeri Matahari Terbit.

Gelombang Ketidakpuasan Pekerja Migran

Keluhan mengenai biaya hidup yang tinggi dan beban administratif bukanlah hal baru bagi komunitas pekerja asing di Jepang. Kenaikan biaya perpanjangan visa hingga sepuluh kali lipat ini semakin memperberat kondisi finansial mereka. Bagi pekerja seperti Srijana yang menggantungkan hidup dari gaji pas-pasan, menyisihkan 100.000 yen setiap tiga tahun menjadi pukulan telak bagi perencanaan keuangannya.

Regulasi anyar ini diberlakukan di tengah upaya besar pemerintah Jepang untuk menarik lebih banyak pekerja migran guna mengisi kekosongan di sektor manufaktur, perawatan lansia, dan pertanian. Namun, langkah yang diambil justru menimbulkan pertanyaan besar tentang komitmen Jepang dalam menciptakan lingkungan yang ramah bagi para pendatang.

Beritainti.com mencatat bahwa ketidakpuasan ini telah lama menjadi perbincangan di kalangan pekerja asing. Banyak di antara mereka merasa bahwa meskipun Jepang sangat bergantung pada tenaga kerja mereka, integrasi sosial dan penghargaan terhadap hak-hak pekerja migran masih jauh dari ideal. Kebijakan kenaikan biaya ini hanya menjadi puncak gunung es dari permasalahan yang lebih dalam antara kebutuhan ekonomi Jepang dan realitas sosial yang dihadapi para pekerja asing.