Badung Percepat Transformasi Pariwisata dan Integrasikan Rantai Pasok Pangan
Pemerintah Kabupaten Badung secara proaktif mengambil langkah konkret dalam merespons dinamika industri pariwisata pascapandemi. Dalam upaya beralih dari p
Pemerintah Kabupaten Badung secara proaktif mengambil langkah konkret dalam merespons dinamika industri pariwisata pascapandemi. Dalam upaya beralih dari pariwisata massal menuju quality tourism yang berkelanjutan, Pemkab Badung menggelar forum strategis lintas pemangku kepentingan guna merumuskan tata kelola destinasi yang lebih adaptif, terintegrasi, dan berdaya saing tinggi.
Langkah ini ditandai dengan konsolidasi intensif bersama akademisi, asosiasi industri pariwisata, perwakilan legislatif, hingga jajaran pemerintah provinsi. Fokus utamanya tidak hanya menitikberatkan pada promosi dan kenyamanan wisatawan, melainkan juga penguatan fondasi ekonomi lokal melalui integrasi pasokan bahan pangan ke jaringan perhotelan.
Kronologi dan Langkah Taktis Transformasi Pariwisata Badung
Proses perumusan kebijakan baru ini disusun secara terukur melalui sejumlah tahapan strategis yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan:
- Penyelarasan Visi dan Evaluasi Kawasan: Pemkab Badung bersama Tim Perumus Kebijakan Daerah mengidentifikasi celah tata kelola di destinasi utama, termasuk aspek ketertiban umum, kenyamanan pelancong, serta keterlibatan rantai pasok domestik.
- Penandatanganan Kerja Sama Pasokan Pangan: Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana resmi meneken perjanjian kerja sama strategis dengan entitas industri, yakni PT Coconut Homes serta pengelola BNDCC & BNDH (PT Nusa Dua Indonesia) untuk menjamin penyerapan komoditas kebutuhan pokok lokal ke sektor perhotelan.
- Akselerasi Program Jangka Pendek: Pembahasan tindak lanjut cepat antara Dinas Pariwisata Badung dan Bali Tourism Board (BTB) guna mengeksekusi standardisasi layanan dan pengawasan kawasan dalam waktu singkat.
Penguatan Rantai Pasok: Menghubungkan Petani Lokal dengan Industri
Kerja sama antara Perumda Mangu Giri Sedana dengan operator perhotelan besar dinilai sebagai terobosan signifikan. Selama ini, kebocoran devisa pariwisata kerap terjadi karena industri hospitality mengandalkan pasokan bahan pangan dari luar daerah. Melalui kesepakatan ini, ketahanan pangan lokal kian kokoh sekaligus memberikan kepastian pasar bagi petani dan produsen di Kabupaten Badung.
Forum tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta, Ketua Komisi II DPRD Badung I Made Sada, Sekda Badung IB. Surya Suamba, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Badung dan Pemerintah Provinsi Bali.
"Saya mendengar Ketua Bali Tourism Board (BTB) Ida Bagus Agung Partha Adnyana akan langsung mengadakan rapat dengan Kadis Pariwisata Badung untuk menindaklanjuti apa yang bisa dilakukan dalam jangka pendek ini," ujar Bupati Badung Adi Arnawa usai forum diskusi.
Optimalisasi Pengamanan Tradisional Berbasis Kearifan Lokal
Di samping aspek ekonomi, stabilitas keamanan dan ketertiban kawasan menjadi pilar mutlak. Pemkab Badung memutuskan untuk memperkuat peran institusi adat melalui pelibatan aktif pecalang di berbagai titik konsentrasi wisatawan.
"Salah satunya lewat pecalang, sehingga kebijakan-kebijakan yang kami rancang mampu menciptakan rasa aman, nyaman, dan tertib. Langkah ini diharapkan membuat pihak pecalang ikut membantu tujuan pemerintah dalam menata kawasan pariwisata secara berkelanjutan," tutur Bupati Adi Arnawa.
Optimalisasi sistem pengamanan tradisional yang bersinergi dengan aparat resmi ini diproyeksikan mampu meredam potensi gangguan ketertiban umum, sekaligus mempertegas identitas budaya Bali sebagai daya tarik utama pariwisata berkelas dunia.
Comments (0)