TABANAN — Diskop Uji Feabilitas Lima Unit KDMP Perdana

Di tengah upaya akselerasi ekonomi berbasis perdesaan, Pemerintah Kabupaten Tabanan mengambil langkah progresif dengan menggelar verifikasi dan validasi (verval) lapangan terhadap lima unit Koperasi Desa Modern (KDMP). Langkah ini merupakan aksi krusial guna memastikan bahwa bangunan fisik, fasilitas operasional, hingga kesiapan manajemen benar-benar memenuhi standar nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Sebagai daerah pionir di Bali yang meluncurkan tahapan evaluasi menyeluruh ini, Tabanan menegaskan komitmennya dalam mentransformasi koperasi tradisional menjadi entitas bisnis perdesaan yang berdaya saing tinggi.

Audit Lintas Sektor: Mengurai Standardisasi Infrastruktur Desa

Proses pengujian kelayakan ini tidak dilakukan secara parsial, melainkan melibatkan konsorsium lintas instansi pemerintah daerah. Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja (Diskop UKM Naker) Kabupaten Tabanan menggandeng berbagai instansi teknis untuk melakukan verifikasi faktual secara mendalam. Tim gabungan ini terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk mengaudit keandalan struktur bangunan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk menilai kesiapan gerai usaha, serta Dinas Kesehatan, Bappeda, dan Inspektorat untuk memastikan legalitas, sanitasi, dan tata kelola anggaran.

“Anggota tim verifikasi ini ada dari Dinas PUPR yang nanti mengecek kondisi bangunan KDMP. Kemudian tim dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian memeriksa gerai usaha yang dijalankan. Ada pula tim dari Dinas Kesehatan, Bappeda, dan Inspektorat. Tujuan verifikasi faktual ini untuk memonitor kesiapan fisik, infrastruktur, dan penunjang yang terbangun di desa apakah sudah sesuai standar atau belum,” ujar Kepala Diskop UKM Naker Tabanan, I Gede Nengah Sugiarta.

Pengecekan maraton yang dimulai sejak Senin (14/9/2026) ini menyasar lima titik krusial yang tersebar di tiga wilayah kecamatan strategis. Pemilihan kelima lokasi ini menjadi acuan awal (pilot project) sebelum program direplikasi secara masif di seluruh wilayah Tabanan.

Berikut adalah sebaran lokasi lima KDMP yang menjalani verifikasi kelayakan:

• Kecamatan Marga: KDMP Petiga yang berlokasi di Desa Petiga.
• Kecamatan Baturiti: KDMP Perean yang berlokasi di Desa Perean.
• Kecamatan Penebel: Terdiri dari tiga unit, yaitu KDMP Penatahan (Desa Penatahan), KDMP Buruan (Desa Buruan), dan KDMP Riang Gede (Desa Riang Gede).

Dilema Akselerasi: Antara Kesiapan Fisik dan Kendala Lahan

Secara analitis, verifikasi ketat ini hadir di tengah tantangan struktural yang dihadapi pembangunan koperasi desa. Meskipun lima unit KDMP telah memasuki fase uji kelayakan akhir, pemetaan secara keseluruhan menunjukkan bahwa sekitar 122 unit calon KDMP di Tabanan masih terkendala masalah lahan. Hambatan legalitas aset tanah, kesiapan lahan kas desa, serta kesesuaian tata ruang sering kali menjadi batu sandungan utama yang memperlambat integrasi ekonomi perdesaan.

Oleh karena itu, pembentukan Tim Pengawas Kabupaten yang diketuai langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Tabanan—dengan Kepala Diskop UKM Naker sebagai wakil ketua—menjadi instrumen kelembagaan yang sangat vital. Tim ini tidak hanya bertindak sebagai penilai teknis, tetapi juga sebagai pemecah kebuntuan (debottlenecking) atas permasalahan administrasi dan pengadaan lahan yang dihadapi ratusan unit koperasi lainnya.

Ketepatan audit fisik dan kejelasan status hukum atas aset tanah merupakan dua pilar utama agar investasi publik dalam program KDMP tidak berakhir menjadi infrastruktur mangkrak.

Implikasi Kebijakan dan Transformasi Ekonomi Lokal

Penguatan KDMP di Tabanan mencerminkan pergeseran paradigma pengelolaan lembaga ekonomi desa. Koperasi tidak lagi dipandang sekadar sebagai wadah simpan pinjam konvensional, melainkan sebagai pusat distribusi logistik, retail modern, dan pengumpul komoditas unggulan lokal. Kehadiran gerai usaha yang terstandarisasi diharapkan dapat memotong rantai pasok yang panjang, sehingga memberikan nilai tambah langsung bagi petani dan pelaku UMKM lokal.

Hasil verifikasi faktual ini akan dirumuskan menjadi dokumen evaluasi komprehensif. Hasil pemeriksaan tersebut bakal menentukan apakah kelima KDMP ini siap diberikan izin beroperasi secara penuh atau memerlukan perbaikan fasilitas terlebih dahulu. Langkah terukur Pemkab Tabanan ini menuntut konsistensi pengawasan, mengingat keberhasilan lima unit percontohan ini akan menjadi tolok ukur utama bagi penyelesaian kendala 122 unit KDMP lainnya di masa mendatang.