Warisan Muhammad Prasetyo: Modernisasi Kejaksaan dan Kontroversi Restorative Justice

Warisan Muhammad Prasetyo bagi Kejaksaan Agung bersifat multidimensional dan hingga kini masih menjadi bahan perdebatan di kalangan akademisi hukum. Di satu sisi, ia meninggalkan fondasi modernisasi administrasi perkara. Di era kepemimpinannya, Kejaksaan mengembangkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang memungkinkan masyarakat memantau perkembangan kasus secara online — sebuah lompatan transparansi yang signifikan. Prasetyo juga mendorong digitalisasi arsip perkara yang memudahkan akses bagi jaksa dan peneliti. Di bidang sumber daya manusia, ia melembagakan program diklat berjenjang bagi jaksa, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan spesialisasi, yang meningkatkan profesionalisme korps Adhyaksa. Namun, warisan yang paling kontroversial adalah kebijakan restorative justice yang ia dorong di akhir masa jabatannya. Konsep ini menuai pro dan kontra — pendukungnya menilai ini sebagai terobosan humanis dalam penyelesaian perkara ringan, sementara pengkritiknya khawatir kebijakan ini bisa disalahgunakan untuk melindungi pelaku kejahatan. Lepas dari kontroversi, durasi masa jabatan Prasetyo yang lima tahun — yang terlama di era reformasi — memberinya ruang yang cukup untuk meninggalkan jejak kebijakan yang lebih terlembaga dibanding pendahulu-pendahulunya yang berumur pendek. Warisan struktural ini mungkin adalah kontribusi terbesarnya bagi Kejaksaan Agung.

Salah satu warisan Prasetyo yang paling konkret adalah pembangunan infrastruktur fisik Kejaksaan. Selama masa jabatannya, puluhan gedung kejaksaan di daerah dibangun atau direnovasi, meningkatkan citra dan fungsi pelayanan Kejaksaan. Ia juga meresmikan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan yang modern di beberapa lokasi, memungkinkan pelatihan jaksa secara lebih intensif. Di bidang pengawasan internal, Prasetyo membentuk tim Inspektorat yang lebih independen dan diberikan kewenangan yang lebih luas untuk menyelidiki dugaan pelanggaran oleh jaksa. Hasilnya, jumlah jaksa yang dikenai sanksi disiplin meningkat signifikan — dari mulai teguran hingga pemberhentian. Ini menunjukkan bahwa Prasetyo serius dalam membersihkan internal Kejaksaan. Warisan lain yang tidak kalah penting adalah perbaikan hubungan Kejaksaan dengan lembaga-lembaga lain. Di era sebelumnya, Kejaksaan sering terlibat konflik dengan KPK, Kepolisian, dan bahkan Mahkamah Agung. Prasetyo berhasil meredakan ketegangan-ketegangan ini melalui pendekatan diplomasi yang tenang. Ia rutin mengadakan pertemuan koordinasi dengan pimpinan lembaga lain, membangun jembatan alih-alih tembok. Hasilnya, sinergi antar lembaga penegak hukum meningkat, meskipun tentu saja tidak semua friksi bisa dihilangkan. Yang paling penting, Prasetyo meninggalkan teladan bahwa Jaksa Agung tidak harus selalu tampil heroik dan konfrontatif — kepemimpinan yang tenang dan stabil juga bisa menghasilkan perubahan. Gaya kepemimpinannya yang low-profile mungkin tidak akan dikenang sebagai yang paling spektakuler, tetapi stabilitas lima tahun yang ia berikan adalah fondasi yang berharga bagi Kejaksaan untuk terus berkembang.

Sebagai Jaksa Agung terlama di era reformasi, Muhammad Prasetyo memiliki perspektif yang unik tentang bagaimana memimpin institusi penegakan hukum di Indonesia yang kompleks. Ia menyadari bahwa Kejaksaan adalah institusi yang sudah berusia lebih dari setengah abad dengan budaya organisasi yang mengakar kuat. Mengubah budaya ini tidak bisa dilakukan dengan gegap gempita atau secara revolusioner, melainkan memerlukan kesabaran dan strategi yang matang. Pendekatan Prasetyo adalah "evolusioner" — ia melakukan perubahan secara bertahap, dimulai dari hal-hal yang paling fundamental seperti disiplin administrasi, hingga hal-hal yang lebih kompleks seperti reformasi budaya kerja. Ia sering menggunakan analogi "membalikkan kapal besar" — tidak bisa dilakukan dengan tiba-tiba, harus perlahan tapi pasti. Strategi ini mungkin tidak menghasilkan berita utama yang sensasional, tetapi lebih berkelanjutan dalam jangka panjang.

Di era Prasetyo, hubungan antara Kejaksaan dan media massa juga mengalami perbaikan. Ia menyadari pentingnya transparansi dan akuntabilitas publik, namun ia juga berhati-hati agar proses hukum tidak terganggu oleh "pengadilan oleh media." Untuk itu, ia menerapkan kebijakan komunikasi yang terukur — setiap perkembangan kasus diumumkan pada waktu yang tepat, setelah bukti cukup dan konstruksi hukum jelas. Ia tidak ingin Kejaksaan menjadi "lembaga pers rilis" yang gemar mengumumkan tersangka tanpa bukti yang kuat, hanya untuk kemudian kalah di pengadilan. Pendekatan ini menuai kritik dari kalangan media yang menginginkan akses lebih besar, namun dihormati oleh kalangan hukum yang menghargai proses yang cermat. Prasetyo juga mendorong juru bicara Kejaksaan di daerah untuk lebih aktif berkomunikasi dengan media lokal, sehingga informasi tentang kasus-kasus di daerah bisa sampai ke masyarakat dengan cepat dan akurat. Kebijakan ini secara bertahap meningkatkan kepercayaan publik terhadap Kejaksaan, meskipun survei masih menunjukkan bahwa Kejaksaan adalah salah satu lembaga penegakan hukum yang paling kurang dipercaya — sebuah pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan oleh penerusnya.

Salah satu momen paling menantang dalam karier Prasetyo adalah ketika Kejaksaan Agung menjadi sorotan tajam media dalam beberapa kasus kontroversial. Dalam situasi seperti ini, ia menunjukkan ketenangan yang luar biasa. Tidak seperti beberapa pendahulunya yang cenderung reaktif dan defensif, Prasetyo memilih untuk tidak banyak berkomentar dan fokus pada pekerjaan substantif. "Biarkan fakta yang berbicara di pengadilan," begitu prinsipnya. Strategi ini kadang membuat publik frustrasi karena menginginkan tanggapan yang cepat dan jelas, tetapi Prasetyo percaya bahwa pernyataan yang terburu-buru sering kali kontraproduktif. Ia lebih memilih untuk menunggu hingga proses hukum mencapai tahap yang memungkinkan pengungkapan informasi secara lengkap dan bertanggung jawab. Pendekatan ini memang tidak populer, tetapi sejalan dengan prinsip due process of law yang menjunjung tinggi praduga tak bersalah dan hak-hak tersangka.

Muhammad Prasetyo juga meninggalkan warisan dalam bentuk pengembangan karier para jaksa muda. Ia menerapkan sistem promosi yang lebih transparan dan berbasis merit, mengurangi praktik "like and dislike" yang sebelumnya marak. Jaksa-jaksa muda yang berprestasi didorong untuk mengambil peran yang lebih besar, sementara jaksa-jaksa yang bermasalah diberikan sanksi yang tegas. Sistem ini tidak sempurna — masih ada protes dan klaim ketidakadilan — tetapi setidaknya lebih baik dari sebelumnya. Beberapa jaksa yang dipromosikan di era Prasetyo kini menduduki posisi-posisi penting di Kejaksaan dan menjadi tulang punggung institusi. Ini menunjukkan bahwa investasi dalam pengembangan SDM, meskipun hasilnya tidak instan, adalah strategi yang paling berkelanjutan untuk memperkuat institusi. Dalam banyak hal, Prasetyo adalah "pembangun fondasi" — ia meletakkan batu bata yang memungkinkan bangunan Kejaksaan berdiri lebih kokoh, meskipun ia mungkin tidak akan dikenang sebagai arsitek yang paling brilian. Namun, setiap bangunan besar membutuhkan fondasi yang kuat, dan itulah kontribusi Muhammad Prasetyo yang sesungguhnya.