Pemerintah Siapkan Rp259,3 Triliun Kamtib, Polusi Jakarta Masih Jadi Tantangan

JAKARTA — Di tengah kesibukan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027, pemerintah kembali menegaskan komitmennya di sektor ketertiban dan keamanan (kamtib). Sebesar Rp259,268 triliun dialokasikan untuk fungsi kamtib dalam Rancangan APBN 2027, sebuah angka yang menunjukkan keseriusan negara dalam menekan berbagai perkara yang menggerus rasa aman masyarakat. Mulai dari judi online (judol) yang kian masif, hingga peredaran narkoba yang tetap menjadi ancaman laten, delapan target output prioritas disiapkan agar penanganan perkara berjalan lebih terukur dan terarah.

Namun, persoalan keamanan dan ketertiban publik tidak berhenti pada urusan kriminalitas semata. Di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung justru melontarkan pengakuan jujur yang menyita perhatian: kualitas udara ibu kota yang kerap berada di level tidak sehat tidak akan pernah membaik selama pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batubara di kawasan suburban masih beroperasi. Dua isu besar ini — anggaran keamanan dan krisis lingkungan — kini menjadi ujian tersendiri bagi pemerintah pusat maupun daerah di waktu yang bersamaan.

Delapan Target Prioritas Fungsi Kamtib

Dalam dokumen RAPBN 2027, alokasi Rp259,268 triliun untuk fungsi kamtib tidak dirancang sekadar sebagai angka belanja. Pemerintah menetapkan delapan target output prioritas yang menjadi tolok ukur keberhasilan penanganan perkara di berbagai lini. Target-target itu mencakup penguatan penegakan hukum, pencegahan dan pemberantasan judi online, pemberantasan narkoba, pengamanan wilayah perbatasan, hingga peningkatan kapasitas aparat keamanan di daerah rawan. Dengan pendekatan berbasis output, setiap rupiah yang digelontorkan diharapkan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya kepada publik.

"Anggaran sebesar ini tidak boleh berhenti di atas kertas. Masyarakat tidak butuh janji, tetapi bukti nyata bahwa judol dan narkoba benar-benar bisa ditekan di lapangan," ujar seorang pengamat kebijakan publik yang mengikuti pergerakan belanja negara.

Judol dan Narkoba Jadi Sorotan Utama

Dari delapan target prioritas tersebut, penanganan judi online dan narkoba menjadi sorotan paling tajam. Kedua kejahatan ini dinilai memiliki dampak sistemik yang luas. Menurut sejumlah analis, judi online tidak lagi sekadar persoalan moral, melainkan telah menjelma menjadi instrumen kebocoran ekonomi yang menggerus daya beli masyarakat kelas bawah. Sementara itu, narkoba terus merusak generasi muda dan menciptakan rantai kriminalitas baru yang sulit diputus. Karena itu, pemerintah menyusun strategi penanganan yang lebih holistik, di antaranya:

• Penguatan penindakan dan penutupan platform judi online ilegal.
• Pemberantasan jaringan peredaran narkoba hingga ke akar-akarnya.
• Pengamanan ketat di wilayah perbatasan dan pintu masuk negara.
• Peningkatan profesionalisme serta kesejahteraan aparat keamanan.

Pramono: Polusi Jakarta Tak Akan Hilang Tanpa Menghentikan PLTU

Di tengah perdebatan soal belanja negara, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melontarkan pernyataan yang blak-blakan soal krisis udara ibu kota. Ia menegaskan bahwa kualitas udara buruk Jakarta tidak akan teratasi selama PLTU berbasis batubara di daerah suburban masih beroperasi. Pernyataan ini menjadi semacam pengakuan bahwa upaya mengatasi polusi tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah provinsi, karena sumber pencemar justru berasal dari luar wilayah administrasi Jakarta.

"Kualitas udara buruk Jakarta tidak akan teratasi tanpa menghentikan PLTU berbasis batubara di daerah suburban," tegas Pramono di hadapan publik.

Emisi sulfur, partikel halus (PM2.5), dan nitrogen oksida dari pembakaran batubara terbawa angin hingga ke jantung kota. Akibatnya, warga Jakarta kerap harus hidup di bawah langit kelabu dengan risiko gangguan pernapasan yang meningkat drastis. Para ahli lingkungan menilai solusinya bukan sekadar menambah ruang terbuka hijau, melainkan menghentikan sumber pencemar dari hulunya.

Anggaran vs Realitas Lapangan

Perbandingan berikut memperlihatkan dua pekerjaan rumah besar yang sedang dihadapi pemerintah saat ini:

Harapan di Balik Angka dan Pengakuan

Baik alokasi Rp259,268 triliun untuk kamtib maupun pernyataan jujur Pramono soal PLTU, keduanya membawa pesan yang sama: pemerintah mulai membuka mata terhadap akar persoalan, bukan hanya gejalanya. Yang menjadi pertanyaan kini adalah eksekusi. Akankah delapan target prioritas kamtib benar-benar menekan angka judol dan narkoba? Dan adakah keberanian politik untuk merestrukturisasi pembangkit listrik di kawasan suburban demi udara bersih bagi jutaan warga Jakarta?

Publik menunggu jawabannya, bukan dari konferensi pers, melainkan dari kualitas hidup sehari-hari yang semakin terasa. Karena pada akhirnya, keamanan dan udara bersih adalah dua kebutuhan dasar yang tidak bisa ditawar.