Waka MPR: Ketahanan Energi-Pangan Adalah Investasi Strategis untuk Indonesia

Beritainti.com, Jakarta – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Eddy Soeparno, menegaskan bahwa target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen harus diiringi dengan penguatan ketahanan energi dan pangan sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan. Dalam sebuah pernyataan yang diterima Beritainti.com, Eddy menyoroti bahwa dunia saat ini sedang menghadapi dua ancaman besar yang saling terkait: krisis iklim yang semakin nyata dan meningkatnya ketegangan geopolitik global.

Krisis Global Ancam Stabilitas

Menurut Eddy, perubahan iklim telah memicu bencana alam yang lebih sering dan ekstrem, mengganggu produksi pangan dan pasokan energi di berbagai belahan dunia. Sementara itu, konflik geopolitik seperti perang dagang dan ketidakpastian keamanan kawasan telah memutus rantai pasok global, mendorong lonjakan harga energi dan pangan, serta mengancam stabilitas ekonomi nasional. "Kondisi ini tidak bisa kita hadapi dengan kebijakan biasa. Indonesia harus melihat ketahanan energi dan pangan bukan sekadar sektor penunjang, melainkan sebagai investasi strategis yang menentukan masa depan bangsa," ujar Eddy.

Implementasi SDGs dan Amanat Konstitusi

Ia menekankan bahwa momentum krisis ini justru harus dimanfaatkan untuk memperkuat fondasi pembangunan melalui implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang selaras dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 33 adalah roh dari kemandirian ekonomi kita. Di tengah ketidakpastian global, prinsip ini harus menjadi panduan untuk memastikan kedaulatan energi dan pangan.

Lebih lanjut, Eddy menjelaskan bahwa investasi di bidang energi terbarukan, modernisasi pertanian, dan pengembangan infrastruktur rantai pasok harus menjadi prioritas. Indonesia memiliki potensi besar dalam energi surya, angin, dan bioenergi yang belum dimanfaatkan secara optimal. Di sektor pangan, ketergantungan pada impor komoditas strategis seperti gandum, kedelai, dan bawang putih menunjukkan kerentanan yang harus segera diatasi melalui kebijakan kemandirian pangan yang terpadu.

Pertumbuhan 8 Persen Harus Inklusif

Target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan pemerintah, menurut Eddy, tidak boleh hanya mengejar angka, melainkan harus memastikan bahwa pertumbuhan tersebut inklusif dan berkelanjutan. "Pertumbuhan tinggi tanpa ketahanan energi dan pangan hanyalah ilusi. Krisis satu bahan pokok bisa langsung menggerus daya beli rakyat dan memicu inflasi yang tak terkendali. Ini harus diantisipasi dari sekarang," tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa ketergantungan pada energi fosil yang fluktuatif harganya di pasar global akan terus menjadi sandera bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, transisi energi bersih bukan lagi pilihan, melainkan keharusan yang harus dipercepat agar Indonesia tidak hanya menjadi konsumen energi, tetapi juga produsen dan eksportir energi hijau di masa depan.

Dengan dimulainya persiapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, Eddy berharap agar ketahanan energi dan pangan ditempatkan sebagai pilar utama bersama dengan pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur. "Kita tidak boleh lagi terjebak pada cara berpikir sektoral. Ketahanan energi dan pangan adalah fondasi kedaulatan bangsa yang sejajar dengan pertahanan dan keamanan," pungkasnya. (Laporan Beritainti.com)