Tangerang — Kebakaran TPA Jatiwaringin Berlanjut, Operasi Pemadaman Capai Hari Kedelapan

Asap tebal masih membubung tinggi dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatiwaringin di Kabupaten Tangerang, Banten, pada Selasa (07/07/2026), menandai hari kedelapan upaya pemadaman yang terus dilakukan ratusan petugas gabungan. Sumber api yang sulit dijangkau di tumpukan sampah setinggi belasan meter memaksa operasi berlarut-larut, mengerahkan armada darat dan helikopter pengebom air, serta menciptakan tekanan fiskal dan sosial-ekonomi yang tidak ringan bagi daerah.

Biaya Pemadaman: Beban Mendadak Anggaran Daerah

Menurut data sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tangerang yang dihimpun redaksi, total biaya operasi pemadaman sejak hari pertama telah mencapai sekitar Rp 4,2 miliar. Angka ini mencakup sewa 3 unit helikopter water bombing yang masing-masing bisa menghabiskan Rp 150 juta per hari, bahan bakar untuk puluhan mobil tangki, logistik ribuan personel, serta peralatan berat ekskavator yang bekerja membalik timbunan sampah agar titik api di lapisan dalam bisa dipadamkan.

“Ini menjadi salah satu insiden paling mahal yang pernah kami tangani. Setiap hari keterlambatan memadamkan satu titik api berarti tambahan biaya operasional signifikan yang mesti ditanggung APBD,” jelas Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tangerang, Rizal Firmansyah, melalui sambungan telepon.

Biaya tersebut setara dengan sekitar 1,8% dari total belanja tak terduga daerah tahun anggaran berjalan. Jika kebakaran berlangsung hingga dua pekan, potensi pengurasan pos belanja darurat bisa mencapai 5%, yang berimplikasi pada pengetatan alokasi untuk mitigasi bencana lain di sisa tahun fiskal.

Dampak Eksternalitas: Pencemaran Udara dan Produktivitas yang Tergerus

Kebakaran TPA bukan sekadar bencana lingkungan, melainkan memicu kerugian ekonomi tidak langsung yang kalkulasinya kerap terlewatkan. Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang mencatat lonjakan 32% kasus ISPA di tiga kecamatan terdekat sejak hari ketiga kebakaran. Peningkatan ini berbanding lurus dengan tingkat absensi pekerja di sektor informal—buruh pabrik, pedagang pasar, dan pekerja logistik—yang mencapai 18–25% berdasarkan survei cepat Dinas Tenaga Kerja setempat.

Jika diukur dengan nilai upah minimum kabupaten (UMK) sekitar Rp 4,8 juta per bulan, kerugian produktivitas harian dari 12.000 pekerja yang terdampak langsung bisa mencapai Rp 2,76 miliar per hari. Dalam delapan hari, potensi kehilangan pendapatan masyarakat dan nilai tambah ekonomi lokal sudah menembus Rp 22 miliar. “Kami belum menghitung terganggunya rantai pasok ke kawasan industri yang ikut menerima dampak asap tebal, seperti terhambatnya mobilitas truk kontainer,” tambah ekonom dari Universitas Multimedia Tangerang, Dr. Maya Kusuma.

Risiko Reputasi dan Sinyal bagi Sektor Persampahan

Kejadian ini juga menekan persepsi investor terhadap tata kelola lingkungan di Kabupaten Tangerang. Dua perusahaan pengelola kawasan industri di sekitar TPA dikabarkan meminta penjadwalan ulang kunjungan calon penyewa baru karena situasi tidak kondusif. Di tingkat makro, insiden berulang di TPA-TPA besar nasional—rata-rata 1,3 kebakaran TPA per bulan sepanjang 2025–2026 versi Kementerian Lingkungan Hidup—mengirim sinyal bahwa model pengelolaan open dumping sudah tidak lagi layak secara ekonomi maupun lingkungan.

“Investasi untuk mengubah TPA menjadi sanitary landfill atau mendorong pemrosesan sampah menjadi energi (waste-to-energy) kini bukan lagi pilihan, melainkan keharusan jika daerah tidak ingin terus dibebani biaya darurat yang membengkak dan hilangnya produktivitas masyarakat,” tegas Maya.

Langkah Lanjutan dan Edukasi Publik

Pemerintah kabupaten telah mengaktifkan posko kesehatan gratis dan membagikan 150.000 masker N95. Meski begitu, proyeksi Badan Meteorologi menyebut angin timur masih akan mengarahkan asap ke permukiman padat hingga akhir pekan. Terkait pemulihan, Pemkab Tangerang mengaku sedang menghitung potensi klaim asuransi lingkungan—jika ada—dan membuka ruang kerja sama CSR korporasi untuk pendanaan biaya pemadaman.

Sementara itu, bagi publik, pelajaran paling nyata adalah urgensi meminimalkan produksi sampah organik yang mudah terbakar serta mendukung sistem pengelolaan sampah modern yang tidak lagi bergantung pada ruang terbuka rawan bencana api dan gas metana.