Suasana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Selasa (30/06/2026) terasa berbeda.

Skema Perkara dan Potensi Kerugian Negara

Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Nadiem telah menyalahgunakan wewenang dalam menunjuk rekanan pengadaan Chromebook tanpa melalui proses tender terbuka. Berdasarkan audit investigatif BPK, markup harga per unit mencapai 42% di atas harga pasar wajar. Dari total pengadaan 1,2 juta unit Chromebook yang direncanakan, baru sekitar 600 ribu unit yang terdistribusi, namun pembayaran penuh sudah direalisasikan. "Ini adalah kasus klasik penggelembungan harga dalam pengadaan barang berbasis teknologi," ujar Ekonom Universitas Indonesia, Faisal Basri, dalam wawancara terpisah. Kerugian negara ditaksir mencapai Rp 680 miliar, terdiri dari selisih harga perangkat, biaya distribusi fiktif, dan komponen pemeliharaan yang tidak pernah direalisasikan.

Perbandingan Harga: Proyek vs Pasar

Untuk memahami skala penyimpangan, berikut perbandingan antara harga pengadaan dalam proyek Kemendikbudristek dengan harga pasar pada periode yang sama (kuartal I 2024):

Dengan total unit yang dibayarkan sebanyak 1,2 juta, selisih harga ini menjadi basis perhitungan kerugian negara. JPU menekankan bahwa mekanisme pengadaan darurat (emergency procurement) yang digunakan selama pandemi tidak lagi relevan karena kontrak ditandatangani pada 2023, saat situasi sudah normal.

Implikasi Bagi Tata Kelola Proyek Digital

Vonis terhadap Nadiem Makarim akan menjadi benchmark penting bagi tata kelola proyek digital di sektor publik. Sejak 2020, pemerintah telah mengalokasikan lebih dari Rp 45 triliun untuk transformasi digital di berbagai kementerian. Sayangnya, pengawasan yang lemah kerap membuka celah penyimpangan. "Kasus ini bukan hanya tentang satu orang, tetapi tentang sistem pengadaan yang rentan dimanipulasi," kata Direktur Eksekutif Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo. Pelaku pasar kini menanti putusan majelis hakim karena akan mempengaruhi persepsi risiko investasi di proyek-proyek teknologi pemerintah ke depan. Jika vonis berat dijatuhkan, ini bisa menjadi katalis positif untuk reformasi sistem lelang elektronik.

Respons Pasar dan Sektor Terkait

Sejak kasus ini mencuat, saham emiten teknologi dan penyedia infrastruktur digital mengalami volatilitas. Investor asing mencatatkan net sell sebesar Rp 2,3 triliun di sektor teknologi selama bulan Juni 2026, tertinggi dalam 18 bulan terakhir. Sementara itu, proyek digitalisasi pendidikan di daerah-daerah yang semestinya mendapat manfaat langsung terpaksa tertunda karena pembekuan anggaran. Ini menciptakan efek domino: target peningkatan literasi digital yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) terancam meleset. Kementerian PPN/Bappenas memperkirakan keterlambatan ini dapat menurunkan produktivitas tenaga kerja muda sebesar 0,3% dalam lima tahun mendatang akibat kesenjangan keterampilan digital yang tidak segera teratasi.