Riset IDAI: 13,3% Remaja DKI Penurunan Fungsi Paru Akibat Polusi

Jakarta – Penelitian terbaru Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mengungkap 13,3% remaja di DKI Jakarta mengalami penurunan fungsi paru yang signifikan. Temuan ini spesifik pada kelompok remaja yang bersekolah di kawasan dengan pajanan polutan udara tinggi, terutama partikel halus PM 2.5. Dokter spesialis anak dr. Cynthia Centauri, SpA(K) Subsp. Resp, yang memimpin riset tersebut, menyatakan bahwa hasil uji spirometri para remaja menunjukkan korelasi kuat dengan tingginya kadar PM 2.5 pada hari pemeriksaan. “Saya waktu itu meneliti sebuah sekolah di Jakarta yang pajanan polutannya paling tinggi di enam bulan terakhir,” ujarnya dalam temu media daring, Selasa (7/6/2026). Dari sudut pandang ekonomi kesehatan, angka 13,3% bukan sekadar statistik klinis. Bila diproyeksikan terhadap populasi remaja usia 10–18 tahun di Jakarta yang mencapai sekitar 1,5 juta jiwa, potensi jumlah remaja dengan gangguan pernapasan dini bisa mencapai 200 ribu individu. Kondisi ini menimbulkan beban ganda: biaya perawatan kesehatan jangka pendek yang langsung membebani rumah tangga dan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta kerugian ekonomi jangka panjang akibat penurunan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia.

Polusi Udara dan Beban Ekonomi Kesehatan

Paparan kronis PM 2.5 diketahui memperbesar risiko penyakit paru obstruktif kronis (PPOK), asma, dan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) yang memerlukan perawatan berulang. Untuk Jakarta, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan rata‑rata konsentrasi PM 2.5 di sejumlah kecamatan mencapai 40–60 µg/m³, jauh melampaui ambang aman WHO (15 µg/m³). Kondisi ini memperpanjang durasi rawat inap dan meningkatkan frekuensi kunjungan ke fasilitas kesehatan. Estimasi biaya langsung yang ditanggung oleh JKN untuk satu episode rawat inap ISPA berat berkisar Rp3 juta–Rp7 juta per kasus. Dengan separuh dari potensi 200 ribu remaja berisiko memerlukan perawatan setidaknya sekali dalam setahun, beban klaim tambahan dapat menembus Rp600 miliar per tahun—belum termasuk obat rawat jalan, inhaler, dan rehabilitasi paru. Rumah tangga pun menanggung biaya tidak langsung seperti transportasi dan hilangnya pendapatan orang tua yang mendampingi anak sakit.

Produktivitas Masa Depan yang Dipertaruhkan

Penurunan fungsi paru di usia remaja berdampak pada kapasitas kerja di masa dewasa. Studi Bank Dunia (2022) menyebutkan bahwa setiap penurunan 10% fungsi paru berkorelasi dengan penurunan produktivitas tenaga kerja sebesar 3–5% pada sektor padat karya. Jika fenomena ini tidak diintervensi, Jakarta berpotensi kehilangan dividen demografi karena generasi mudanya memasuki pasar kerja dengan modal kesehatan yang tergerus. Dampak makroekonomi terasa melalui meningkatnya belanja kesehatan pemerintah dan potensi hilangnya PDB regional. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri telah mengalokasikan Rp10,2 triliun untuk kesehatan dalam APBD 2025, di mana penyakit terkait polusi menyerap porsi yang terus membesar. Tanpa pengendalian emisi, biaya eksternalitas dari kesehatan ini akan terus membengkak.

Indikator	Nilai	Dampak Ekonomi
Prevalensi penurunan fungsi paru remaja	13,3%	~200 ribu remaja berisiko
Rata‑rata biaya rawat inap ISPA berat	Rp5 juta/kasus	Beban JKN hingga Rp600 miliar/tahun
Ambang PM 2.5 Jakarta vs WHO	40–60 µg/m³ vs 15 µg/m³	Peningkatan risiko rawat inap 2–3 kali lipat
Estimasi kehilangan produktivitas per 10% fungsi paru	3–5%	Potensi kehilangan PDB tenaga kerja muda

Urgensi Kebijakan Pengendalian Emisi

Pemerintah telah menerapkan uji emisi kendaraan dan memperluas transportasi publik. Namun, data menunjukkan konsentrasi PM 2.5 belum turun signifikan. Investasi pada filter udara di sekolah‑sekolah di titik polusi tinggi dapat menjadi langkah darurat yang memberi hasil cepat. Dengan biaya pemasangan air purifier komersial berkisar Rp15 juta–Rp25 juta per kelas, perlindungan terhadap 5.000 ruang kelas prioritas dapat dilakukan dengan anggaran kurang dari Rp125 miliar—jauh lebih rendah dibandingkan potensi beban klaim kesehatan tahunan sebesar Rp600 miliar. Langkah pencegahan semacam ini sejalan dengan prinsip ekonomi kesehatan bahwa setiap Rp1 yang diinvestasikan dalam pencegahan dapat menghemat Rp3–Rp5 biaya kuratif. Komitmen pengendalian emisi sumber bergerak dan tidak bergerak harus terus diperkuat. Polusi udara bukan lagi semata isu lingkungan; ia telah menjelma menjadi risiko fiskal konkret yang menggerus kualitas dan produktivitas angkatan kerja mendatang.