Prabowo Pangkas Gede-gedean BUMN, dari 1.000 Sisa 250 Tahun Ini

Presiden Prabowo Subianto mengkonfirmasi rencana besar pemerintah untuk melakukan rationalisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara masif dalam waktu dekat. Dalam sebuah laporan yang dilansir Beritainti.com, dari jumlah yang sebelumnya mencapai sekitar 1.000 perusahaan pelat merah, hanya 250 BUMN yang akan bertahan pada akhir proses ini. Langkah tegas tersebut diumumkan langsung oleh Kepala Negara saat memberikan sambutan pada acara penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri yang berlangsung pada Minggu, 28 Juni 2026. Kehadirannya dalam forum tersebut menegaskan komitmen pemerintahan saat ini untuk membawa perubahan struktural mendasar di tubuh BUMN.

Lebih dari 200 BUMN Sudah Ditutup

Menurut penuturan Prabowo, pemangkasan ini bukan sekadar rencana di atas kertas. Pemerintah telah memulai eksekusi dengan menutup lebih dari 200 BUMN yang dinilai tidak efisien atau tumpang tindih dengan fungsi lembaga lain. "Dari seribu lebih BUMN sekarang kita sudah tutup lebih dari 200, lebih dari 200. Nantinya kita akan bikin tinggal 300 lah ya. Bagaimana Pak Oskar Doni? Ujungnya kita bisa berapa BUMN? Ujungnya nanti 250," ujar Prabowo seperti dikutip media kami dalam acara yang juga disiarkan melalui kanal resmi Sekretariat Presiden.

Dari seribu lebih BUMN sekarang kita sudah tutup lebih dari 200, lebih dari 200. Nantinya kita akan bikin tinggal 300 lah ya. Bagaimana Pak Oskar Doni? Ujungnya kita bisa berapa BUMN? Ujungnya nanti 250.

Rencana pemangkasan drastis ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk membersihkan dan memperkuat fundamental ekonomi negara. Dengan mengurangi jumlah BUMN dari 1.000 menjadi hanya 250, Prabowo berharap struktur korporasi milik negara menjadi lebih ramping, efisien, dan kompetitif. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi beban fiskal, meminimalkan tumpang tindih fungsi antarbadan usaha, serta meningkatkan kualitas pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan strategis yang benar-benar vital bagi perekonomian Indonesia. Keputusan tersebut juga menandai era baru pengelolaan aset negara yang lebih fokus pada profesionalisme dan nilai tambah ekonomi nyata bagi masyarakat luas.

Dalam jangka panjang, transformasi ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem BUMN yang lebih sehat dan berorientasi pada kinerja. Pemerintah juga berupaya memastikan bahwa perusahaan-perusahaan yang tersisa benar-benar mampu berkontribusi signifikan terhadap pendapatan negara dan pembangunan infrastruktur. Dengan target akhir 250 BUMN, masyarakat diharapkan akan merasakan dampak positif melalui pelayanan publik yang lebih baik dan penggunaan anggaran negara yang lebih optimal di masa mendatang.