Prabowo Minta Polri Rasakan Penderitaan Rakyat dan Dorong Peran Ekonomi

Bogor, 1 Juli 2026 – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tidak hanya hadir sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai institusi yang mampu merasakan penderitaan rakyat dan berkontribusi langsung dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Arahan ini disampaikan dalam Upacara Hari Bhayangkara ke-80 di Satlat Brimob Cikeas, Bogor, yang menandai transformasi peran Polri ke arah yang lebih strategis dalam ekosistem pembangunan Indonesia.

Dalam konteks ekonomi, instruksi ini mengisyaratkan bahwa beban pengamanan ketahanan pangan dan program populis tidak hanya bertumpu pada kementerian teknis. Pelibatan Polri sebagai operator langsung di lapangan berpotensi meningkatkan efisiensi belanja pemerintah dan mempercepat dampaknya terhadap inflasi inti. Sebab, korps bhayangkara kini memiliki kapasitas produksi, logistik, dan rantai distribusi yang terintegrasi hingga ke pelosok.

“Karena itu Kepolisian Republik Indonesia memiliki sifat selalu di tengah-tengah rakyat dan harus selalu membela rakyat, merasakan penderitaan rakyat,” tegas Presiden di hadapan personel dan tamu undangan.

Presiden menyoroti dua kontribusi konkret Polri yang kini menjadi penopang sektor riil dan daya beli masyarakat:

• Pengembangan produksi jagung nasional. Langkah ini dinilai krusial menekan biaya pakan ternak yang selama ini membebani inflasi komponen pangan, sekaligus mengurangi ketergantungan impor jagung yang fluktuatif terhadap nilai tukar rupiah.
• Pembangunan gudang pangan berkualitas tinggi. Infrastruktur penyimpanan yang baik menekan post-harvest loss — salah satu kebocoran struktural dalam rantai pasok pangan Indonesia. Presiden menyebutkan gudang-gudang buatan Polri dinilai memiliki kualitas terbaik oleh pengamat internasional, yang berarti memenuhi standar teknis sehingga menjaga kualitas stok hingga masa distribusi.

“Saya melihat sendiri Polri membangun gudang-gudang pangan yang sangat dibutuhkan, gudang-gudang dengan kualitas yang sangat baik,” lanjutnya. Komentar ini memberikan sinyal bahwa kapasitas Polri dalam mengelola aset negara akan diperluas, membuka potensi efisiensi fiskal jika belanja modal infrastruktur logistik bisa diserap oleh satuan kepolisian yang sudah memiliki sistem dampingan teknis.

Di sektor konsumsi, Polri juga membangun lebih dari 1.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Capaian ini bukan sekadar angka, melainkan indikator kapasitas distribusi makanan segar dalam skala besar yang berpotensi menstabilkan harga bahan pokok di tingkat regional melalui penciptaan permintaan terpusat.

“Saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini, dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik. Dan ini bukan kata saya. Banyak pengamat, banyak peninjau dari lembaga-lembaga dunia yang datang ke Indonesia melihat dapur-dapur tersebut, dan di antaranya sebagian besar yang dilihat adalah dapur-dapur dari Polri,” tegas Prabowo.

Bagi pasar, keunggulan operasional dapur Polri yang diakui lembaga internasional menurunkan risiko program MBG mengalami kendala mutu atau efisiensi—sehingga meredam spekulasi biaya fiskal tak terduga. Dengan cakupan lebih dari seribu SPPG yang tersebar, mekanisme ini turut menyerap hasil pertanian lokal, memberi kepastian pendapatan bagi petani dan menekan disparitas harga antardaerah.

Dengan arahan langsung Presiden, kehadiran Polri di sektor pangan dan gizi semakin mengukuhkan posisinya sebagai penjaga stabilitas sosial-ekonomi, bukan sekadar pengaman fisik. Implikasinya, kalangan pelaku pasar akan memantau sejauh mana transformasi ini mampu mempengaruhi inflasi bahan pangan bulanan serta realisasi belanja program MBG dalam postur APBN 2026.