Pimpinan DPR Terima Koalisi Reforma Agraria, Dengar Curhat Hak Tanah Adat

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa bersama jajaran pimpinan lainnya menerima audiensi Dewan Pengurus Nasional Koalisi Nasional Reforma Agraria (DPN Knara) dan perwakilan masyarakat adat pada Senin (22/6/2026). Pertemuan yang digelar di ruang Abdul Muis, kompleks parlemen, Senayan, itu menjadi ruang bagi masyarakat adat untuk menyampaikan langsung persoalan sengketa lahan yang mereka hadapi dengan korporasi.

"Tentu kami dari DPR ingin mendengarkan. Kita langsung mendengarkan ya Bu Titiek," ujar Saan saat membuka diskusi, merujuk pada kehadiran Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto yang turut mendampingi. Titiek hadir bersama sejumlah wakil ketua komisi, yaitu Alex Indra Lukman dan Abdul Kharis Almasyhari. Selain Saan, pimpinan DPR lain yang memandu rapat adalah Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan DPN Knara mengurai berbagai konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat di sejumlah wilayah. Mereka mengeluhkan klaim sepihak korporasi atas tanah ulayat, minimnya perlindungan hak adat dalam regulasi, serta lambannya penyelesaian sengketa yang seringkali merugikan warga adat. Aspirasi itu disampaikan dengan harapan agar DPR dapat mengambil langkah konkret, baik melalui pengawasan maupun revisi aturan yang lebih berpihak pada hak-hak masyarakat adat.

DPR, melalui forum ini, menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti setiap aduan. Komisi IV yang membidangi agraria, tata ruang, dan kehutanan akan menjadikan masukan tersebut sebagai bahan pengawasan terhadap kementerian terkait. Pimpinan DPR juga membuka peluang untuk memperkuat legislasi yang merespons kebutuhan reforma agraria secara lebih inklusif.

Sesi dialog berlangsung hangat namun penuh keseriusan. Beberapa perwakilan adat tak kuasa menahan haru saat menceritakan sengketa tanah leluhur yang telah berlangsung puluhan tahun.

Pertemuan ini menjadi sinyal bahwa DPR membuka ruang seluas-luasnya bagi partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan strategis, khususnya yang menyangkut keadilan agraria dan hak ulayat. Komitmen itu diharapkan tidak berhenti di ruang pertemuan, melainkan berlanjut ke langkah politik dan legislatif yang nyata.

Demikian laporan Beritainti.com dari kompleks parlemen, Senayan.