PETISI AHLI Dukung Polri Bongkar Korupsi Batu Bara, Nilai Jampidsus Harus Diperiksa

JAKARTA — Perkumpulan Praktisi Hukum & Ahli Hukum Indonesia (PETISI AHLI) memberikan dukungan penuh terhadap langkah cepat Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam mengusut dugaan tindak pidana korupsi pengadaan batu bara yang diperkirakan menimbulkan kerugian keuangan negara dalam jumlah sangat besar. Organisasi ini juga mendesak agar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) turut diperiksa guna memastikan transparansi penanganan perkara strategis di sektor energi tersebut.

Dari perspektif ekonomi, pengungkapan korupsi pada rantai pasok batu bara menjadi urgensi makro yang tak bisa ditawar. Batu bara masih menjadi salah satu komoditas andalan ekspor Indonesia, dengan total nilai ekspor mencapai hampir USD 35 miliar pada 2023 (data Kementerian ESDM), meskipun tren penurunannya diperkirakan sejalan dengan transisi energi global. Setiap celah korupsi di sektor ini langsung menggerus penerimaan negara, mengurangi kapasitas fiskal untuk pembangunan infrastruktur dan transfer daerah, serta merusak iklim investasi jangka panjang. Karena itu, kerja cepat dan terkoordinasi antar lembaga penegak hukum menjadi krusial untuk memulihkan kepercayaan pasar.

Kronologi Polri Membuka Kasus

1. Peluncuran penyelidikan awal: Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim menerima laporan atau informasi awal mengenai kejanggalan dalam pengadaan batu bara yang melibatkan kontrak jumbo antara BUMN atau anak perusahaannya dengan pihak swasta. Penyelidikan dilakukan secara tertutup untuk mengumpulkan alat bukti permulaan.
2. Penetapan status penyidikan: Setelah menemukan minimal dua alat bukti, Polri menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan pada pekan ini. Langkah ini menandakan adanya indikasi kuat perbuatan melawan hukum dan kerugian negara yang spesifik.
3. Penggeledahan dan permintaan data: Penyidik melakukan serangkaian penggeledahan di beberapa lokasi, termasuk kantor perusahaan pemasok batu bara dan instansi terkait. Dokumen kontrak, data kuantitas, spesifikasi barang, serta aliran dana disita untuk dianalisis bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
4. Pemeriksaan saksi awal: Beberapa saksi dari internal BUMN, regulator tambang, dan rekanan swasta telah dipanggil untuk dimintai keterangan. Polri belum mengumumkan nama tersangka karena proses masih berjalan dan terbuka kemungkinan pengembangan ke aktor lain.

Pernyataan Sikap PETISI AHLI

1. Apresiasi kecepatan gerak Polri: Ketua Umum PETISI AHLI, dalam keterangan resminya, menyebut bahwa kecepatan Polri membongkar kasus ini layak diapresiasi publik dan pasar. “Ketika korupsi menyentuh sektor strategis seperti batu bara, dampaknya bukan hanya pada APBN, tetapi juga pada fundamental ekonomi nasional. Polri membuktikan daya deteksi dan eksekusi yang tinggi,” ujarnya.
2. Desakan pemeriksaan Jampidsus: Organisasi tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa Jampidsus—jabatan yang semestinya menjadi motor pemberantasan korupsi dari sisi penuntutan—perlu segera diperiksa. Menurut mereka, pemeriksaan ini penting untuk menjelaskan mengapa skema pengadaan bermasalah ini bisa lolos dari pengawasan dan apakah ada potensi kelalaian prosedural atau bahkan keterlibatan pihak tertentu.
3. Ajakan kepada publik dan pelaku pasar: PETISI AHLI mengajak semua pemangku kepentingan, termasuk investor sektor energi, untuk tetap tenang namun tetap waspada. Transparansi penanganan perkara dinilai akan menjadi sinyal positif bagi kepastian hukum berusaha di Indonesia.

Mengapa Jampidsus Menjadi Sorotan?

Dalam sistem hukum Indonesia, status Jampidsus dapat diperiksa dalam dua konteks: sebagai saksi untuk mendalami alur penyelidikan sebelumnya, atau sebagai pihak yang diduga terlibat pembiaran. Analis hukum dari PETISI AHLI menilai bahwa rentang waktu pengadaan yang panjang dan besarnya risiko fiskal membuat proses ini harus bebas dari konflik kepentingan. Pemeriksaan Jampidsus diyakini dapat memutus mata rantai potensi manuver yang bisa melemahkan kasus. Dari sudut korporasi, menjaga agar proses hukum tidak tebang pilih penting untuk menghindari risiko reputasi bagi para pelaku bisnis yang telah taat aturan.

Sejauh ini, Polri belum menyampaikan tanggapan resmi soal desakan pemeriksaan tersebut, namun sumber internal menyebutkan bahwa koordinasi lintas lembaga—termasuk Kejaksaan Agung—telah dimulai, dengan semangat membuka seluruh fakta tanpa pandang bulu. Pasar saham sektor batu bara sempat bergerak volatil selepas berita ini mencuat, tetapi cepat pulih karena para analis memandang pembongkaran korupsi justru memperbaiki tata kelola jangka panjang.

Prospek dan Sinyal bagi Investor

Pengusutan ini hadir di tengah penyusunan kontrak-kontrak baru ekspor batu bara tahun 2025 dan persiapan penyesuaian kebijakan dalam negeri untuk memenuhi domestic market obligation (DMO). Kepastian bahwa rantai pasok bersih dari mark-up dan praktik curang akan memperkokoh posisi tawar Indonesia di hadapan pembeli dari Tiongkok, India, dan ASEAN. Investor institusional pun akan memandang penegakan hukum yang serius sebagai indikator peningkatan tata kelola perusahaan—salah satu faktor krusial dalam environmental, social, and governance (ESG) metrics.

Dengan langkah Polri yang didukung komunitas hukum, penyelidikan ini diharapkan berakhir dengan pengembalian aset maksimal dan menjerat aktor-aktor utama yang merugikan keuangan negara hingga triliunan rupiah.