MenPAN-RB Tegaskan Transformasi Birokrasi Wajib Hadirkan Kepastian Hukum

Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini menekankan bahwa agenda transformasi birokrasi yang tengah digulirkan pemerintah tidak boleh berhenti sekadar pada efisiensi dan digitalisasi, melainkan harus menyentuh aspek fundamental berupa kepastian hukum dan kepastian prosedur. Ia menegaskan bahwa setiap peraturan yang lahir dari proses transformasi harus mampu menghadirkan rasa aman dan kejelasan bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Dalam laporan yang diterima media kami, Kamis (2/7/2026), Rini mengungkapkan bahwa kebijakan hukum tidak cukup hanya ditetapkan, melainkan harus diimplementasikan secara konsisten di seluruh lini birokrasi. Konsistensi ini dinilai krusial untuk memberikan dampak nyata bagi para pengguna layanan publik serta memastikan seluruh proses dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik.

Pernyataan tersebut disampaikan Rini ketika menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Semester 1 Kementerian Hukum (Kemenkum) Tahun 2026, yang berlangsung di Gedung Kemenkum, Jakarta. Kehadirannya dalam forum tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan wujud komitmen lintas kementerian dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

"Bagi Kementerian PANRB, pelaksanaan rapat pengendalian kinerja ini merupakan komitmen Kementerian Hukum dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih, lincah, berintegritas, dan berorientasi penuh pada pelayanan masyarakat," ujar Rini dalam keterangannya.

Landasan Tata Kelola yang Akuntabel

Rini memaparkan bahwa kepastian prosedur menjadi pilar yang tidak terpisahkan dari kepastian hukum. Birokrasi yang modern tidak boleh tunduk pada interpretasi ambigu atau diskresi yang berlebihan. Standardisasi prosedur operasional yang jelas dan terukur menjadi kunci agar masyarakat tidak lagi menghadapi kerumitan atau ketidakpastian saat berurusan dengan instansi pemerintah.

Lebih lanjut, Rini menekankan bahwa transformasi birokrasi yang digerakkan oleh Kemenkum bersama Kementerian PANRB harus mampu menciptakan ekosistem regulasi yang tidak tumpang tindih. Harmonisasi aturan menjadi pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan demi terciptanya iklim investasi yang sehat dan pelayanan publik yang prima. Laporan kami mencatat, forum pengendalian kinerja semester awal ini juga menjadi momen refleksi untuk mengukur sejauh mana dampak reformasi regulasi telah dirasakan langsung oleh masyarakat di lapangan.

Dengan mengusung konsep "bersih, lincah, dan berintegritas", pemerintah melalui kolaborasi dua kementerian ini berupaya membangun fondasi birokrasi yang tidak hanya responsif terhadap perubahan zaman, tetapi juga kokoh dalam menjamin hak-hak hukum warga negara. Hal ini menjadi syarat mutlak untuk memulihkan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja aparatur negara.