Wamendagri: Sektor Kelautan dan Perikanan Kunci Ketahanan Pangan Nasional

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menegaskan pentingnya penguatan sektor kelautan dan perikanan oleh pemerintah daerah (Pemda) sebagai pilar utama ketahanan pangan nasional. Dalam Rapat Koordinasi Nasional Akselerasi Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) Sektor Kelautan dan Perikanan yang digelar di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, hari ini, Wamendagri menyoroti bahwa kontribusi sektor ini tidak hanya vital untuk memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga berperan strategis dalam mengendalikan inflasi di daerah.

Menurut laporan Beritainti.com, Wiyagus menekankan bahwa keberhasilan pengembangan ekonomi biru sangat bergantung pada sinergi yang solid antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tanpa kolaborasi erat, program prioritas di sektor maritim berisiko berjalan tidak terintegrasi dan kurang berkelanjutan.

“Keberhasilan pengembangan ekonomi biru bergantung pada sinergi yang erat antara pemerintah pusat dan Pemda agar berbagai program prioritas berjalan secara terintegrasi dan berkelanjutan,” ujar Wamendagri seperti dikutip Beritainti.com.

Integrasi Program untuk Tekan Inflasi dan Impor Pangan

Wamendagri mendorong Pemda untuk segera menyelaraskan program-program daerah dengan prioritas nasional di bidang kelautan dan perikanan. Ia menilai, potensi maritim Indonesia yang sangat besar harus dimanfaatkan secara optimal melalui kolaborasi semua pemangku kepentingan. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, sektor ini diharapkan mampu menopang ketahanan pangan sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor bahan pangan, khususnya protein hewani yang berasal dari laut.

Lebih lanjut, Wiyagus menjelaskan bahwa pengendalian inflasi di daerah dapat dicapai secara efektif melalui stabilisasi harga ikan dan produk perikanan. Pemerintah daerah diminta memperkuat rantai pasok, membangun infrastruktur pendingin (cold storage), serta memastikan distribusi hasil laut berjalan efisien hingga ke pasar-pasar tradisional. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat menjadikan sektor kelautan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru melalui konsep ekonomi biru yang berwawasan lingkungan dan inklusif.

Rakornas ini diharapkan menjadi momentum percepatan realisasi program-program prioritas, termasuk pengawasan sumber daya kelautan berbasis masyarakat dan peningkatan kesejahteraan nelayan serta warga pesisir. Wamendagri menyampaikan optimismenya bahwa dengan komitmen bersama antara kementerian, lembaga, dan seluruh Pemda, Indonesia tidak hanya mampu menjaga ketahanan pangan yang kokoh, tetapi juga melangkah lebih dekat menuju cita-cita sebagai poros maritim dunia yang mandiri dan berkelanjutan.